.png){kind=small}
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tegaskan komitmen efisiensi dengan menolak izin rapat di hotel, kebijakan independen Pemprov Jabar.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, pemerintah provinsi tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, meskipun harus memangkas berbagai anggaran menyusul penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun.
Aksi kirim uang itu juga merespons persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap proyeksi penurunan pendapatan daerah
Teddy merinci BLT sebesar Rp300 ribu per-bulan setiap KPM untuk periode Oktober, November dan Desember itu diberikan untuk keluarga dari desil 1-4
APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 mengalami penurunan akibat adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.
Alasan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak politik masyarakat.
Pemerintah saat ini tengah menelaah rencana pemotongan gaji anggota DPR RI sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran di tengah tekanan dinamika global.
Isu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai menjadi perhatian serius.
Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan kebijakan baru terkait pola kerja work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.
Setjen MPR batasi jam kerja dan terapkan sistem empat hari kerja demi efisiensi anggaran. Simak aturan WFH, WFA, hingga sanksi bagi pegawai yang melanggar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengambil langkah tegas dengan memperketat izin perjalanan dinas bagi pejabat di lingkungan Pemprov DKI.
Menteri PU Dody Hanggodo memastikan tidak akan melakukan negosiasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp12,7 triliun di kementeriannya.
Isu mengenai gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi perbincangan hangat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah
Pemerintah tengah melakukan kajian mendalam terkait skema pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran di tengah tekanan stabilitas fiskal dan gejolak ekonomi global.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjaga integritas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi, skema kerja fleksibel tersebut dinilai tetap menjaga produktivitas sekaligus menekan biaya operasional kantor.
Danantara jamin tidak ada PHK karyawan dalam proyek perampingan BUMN 2026. Strategi konsolidasi ini bahkan hemat anggaran negara Rp50 triliun.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara insentif SPPG selama libur sekolah, menghemat anggaran program Makan Bergizi Gratis hingga Rp3 triliun.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian.
Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya percepatan hilirisasi dan pembenahan badan usaha milik negara (BUMN).