.png){kind=small}
Isu mengenai gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi perbincangan hangat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah
Peneliti, pengembang kawasan, dan pelaku usaha membagikan berbagai dampak nyata kehadiran Kereta Cepat Whoosh dalam ajang China–Indonesia Friendship Stories Exchange Event yang diselenggarakan di Whoosh Experience Lounge, Stasiun Halim, pada 28 April 2026.
Berdasarkan hasil evaluasi, skema kerja fleksibel tersebut dinilai tetap menjaga produktivitas sekaligus menekan biaya operasional kantor.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah akan memangkas pagu program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp67 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Seskab Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi terkait berbagai isu yang berkembang mengenai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto
Danantara jamin tidak ada PHK karyawan dalam proyek perampingan BUMN 2026. Strategi konsolidasi ini bahkan hemat anggaran negara Rp50 triliun.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara insentif SPPG selama libur sekolah, menghemat anggaran program Makan Bergizi Gratis hingga Rp3 triliun.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian.
Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan pemerintah telah menutup lebih dari 200 badan usaha milik negara (BUMN) dari 1.000 entitas yang sebelumnya beroperasi.
Prabowo memerintahkan Pertamina, PLN, dan BUMN lain memangkas anak-cucu perusahaan untuk mempercepat keputusan dan meningkatkan efisiensi.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 mendapat respons positif dari praktisi hukum M Arif Sulaiman.
Kemnaker menyiapkan program pendampingan bagi 20 perusahaan dari sektor manufaktur, pelayanan kesehatan, dan perhotelan untuk memperbaiki sistem serta proses kerja.
Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN yang merugi dan menghemat Rp50 triliun. Efisiensi akan dilanjutkan hingga akhir 2026.
Dukungan penuh dilayangkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto atas wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin merampingkan (streamline) jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya percepatan hilirisasi dan pembenahan badan usaha milik negara (BUMN).