.png){kind=small}
Guru besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiakto menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadapi hambatan jika ingin kembali maju dalam Pilpres 2029.
Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dua siswi terduga korban MBG asal Karo dibawa ke RSCM Jakarta atas arahan Wapres untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
Gibran menyayangkan sikap seorang karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bantul yang mengolok-olok korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki ruang untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden melalui mekanisme sengketa pemilu.
Berdasarkan petitum yang diajukan, para pemohon tidak hanya meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan. Mereka juga meminta konsekuensi lebih jauh terhadap status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dalam persidangan tersebut, Hakim MK Saldi Isra meminta penjelasan mengenai keterlibatan Bawaslu dalam proses verifikasi syarat calon.
Melalui akun X miliknya, Kamis 24 September 2026, Guntur menyoroti perdebatan antara hakim MK dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Mahfud untuk menanyakan kemungkinan mantan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 itu mempertimbangkan diri menjadi pemohon dalam perkara tersebut.
Guntur menilai persidangan yang berlangsung di MK menjadi momentum penting untuk melihat lebih jauh persoalan yang dipersoalkan para pemohon.
Ia menilai dinamika politik seharusnya berlangsung dengan mengedepankan keterbukaan serta etika, terutama di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang membuat berbagai hal semakin mudah diketahui publik.
Denny menyampaikan respons tersebut melalui akun X miliknya, @dennyindrayana, pada Jumat, 25 September 2026.
Menurut dia, langkah hukum yang ditempuh Denny Indrayana ke MK merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang tersedia bagi masyarakat.
Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menyoroti jalannya persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membahas gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, kehadiran Gibran dalam persidangan justru menjadi kepentingan Gibran sendiri
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak ikut berkomentar mengenai gugatan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
Terbongkar Gibran tidak punya ijazah setara SMA dari UTS Insearch. Semua proses super cepat dan diakali
Prof Henri menilai masuknya Rocky ke lingkar pemerintahan bukan sesuatu yang sepenuhnya mengejutkan.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permintaan pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk menghadirkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke ruang persidangan.
Laporan tersebut dibuat Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) bersama organisasi Jawara Bela Umat Bela Rakyat (Pejabat) di SPKT Bareskrim Polri, Sabtu, 3 Oktober 2026.