.png){kind=small}
KontraS mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.
MenHAM Natalius Pigai mengungkap kondisi darurat kemanusiaan di Papua menyusul meningkatnya eskalasi kekerasan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
MenHAM Natalius Pigai menolak wacana penembakan langsung terhadap pelaku begal seperti yang disampaikan Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf.
KemHAM mulai fokus memperkuat sistem pencegahan pelanggaran HAM lewat perbaikan regulasi dan penguatan tata kelola kelembagaan
TPK-HAM menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap proses hukum yang menjerat seorang penyandang disabilitas mental dalam perkara narkotika di PN Tangerang.
KemenHAM menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM justru bertujuan memperkuat kewenangan KomnasHAM, termasuk penambahan fungsi penyidikan hingga kewenangan inspeksi mendadak ke tempat penahanan.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan bahwa usulan pembentukan regulasi terkait LGBT dapat dipertimbangkan sepanjang didasarkan pada kajian akademik yang komprehensif dan tidak bertentangan dengan prinsip HAM.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah cepat untuk menangani pengungsi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam aksi main hakim sendiri yang menewaskan seorang pria di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya
Kementerian HAM melayangkan desakan keras agar fasilitas dan layanan kesehatan bagi seluruh peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terbebas dari tindakan diskriminatif serta senantiasa menghormati martabat pasien sebagai wujud pemenuhan hak dasar warga negara.
Serangan Israel terhadap komunitas Badui di Tepi Barat meningkat. Ribuan insiden terjadi dan puluhan komunitas dilaporkan tergusur.
Israel menahan sekitar 1.700 jenazah warga Palestina yang disebut dapat menjadi alat kompromi pertukaran tawanan jika ada warga Israel ditawan.
Hamas menyatakan siap mengikuti pemilu Palestina 2026 melalui koalisi nasional seluas mungkin dan menolak syarat politik bagi peserta pemilu.