Geram Diserang Hoaks, Menteri Pigai Siapkan Langkah Hukum terhadap 11 Akun Medsos
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menunjukkan sikap tegas terhadap maraknya tudingan dan informasi palsu yang beredar di media sosial (medsos).
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menunjukkan sikap tegas terhadap maraknya tudingan dan informasi palsu yang beredar di media sosial (medsos).
Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, terkait penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menuai sorotan tajam dari tim pendamping hukum korban.
Oditur Militer Tinggi II-07 Jakarta resmi limpahkan berkas 4 oknum Bais TNI tersangka penyiraman air keras Andrie Yunus ke Pengadilan Militer.
FPMI melontarkan kritik terhadap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait arah advokasi yang dinilai mulai bergeser dari tujuan awal.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan telah menerima bukti visual terbaru berupa dokumentasi foto jenazah seorang warga sipil yang menjadi korban penembakan di Kabupaten Puncak, Papua.
Komnas HAM) menegaskan pentingnya peningkatan langkah pengamanan sekaligus percepatan pemulihan bagi para korban dalam menyikapi situasi kekerasan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua.
Oditur Militer beberkan kronologi penangkapan 4 oknum TNI penyiram air keras ke Andrie Yunus. Berawal dari absen apel hingga luka bakar mencurigakan.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan penanganan konflik Papua tidak lagi bisa dilakukan dengan pendekatan konvensional.
MenHAM Natalius Pigai menegaskan, pers memiliki peran penting dalam pembangunan peradaban, demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia
Kelompok hak asasi manusia Israel, Adalah, mengungkap dugaan kekerasan terhadap aktivis Global Sumud Flotilla yang ditahan setelah armada bantuan menuju Gaza dicegat oleh Israel di perairan internasional.
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam aksi main hakim sendiri yang menewaskan seorang pria di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya
KemenHAM) tengah mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM
Kementerian HAM melayangkan desakan keras agar fasilitas dan layanan kesehatan bagi seluruh peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terbebas dari tindakan diskriminatif serta senantiasa menghormati martabat pasien sebagai wujud pemenuhan hak dasar warga negara.
Wakil Ketua DPD RI Yoris Raweyai mengungkapkan bahwa eskalasi kekerasan di Tanah Papua kian meningkat. Menurutnya, gejolak yang tadinya berpusat di area hutan kini mulai meluas hingga ke kawasan perkotaan.
Komnas HAM meminta penghentian sementara SPPG di lokasi keracunan MBG untuk evaluasi, pemulihan korban, dan penguatan pengawasan pangan.