.png){kind=small}
Kemendikdasmen resmi menaikkan insentif bulanan bagi guru honorer, yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi, profesionalisme, hingga kualitas pembelajaran di sekolah.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyayangkan penetapan tersangka Muhammad Misbahul Huda, guru tidak tetap di SDN Brabe 1 yang juga tercatat sebagai PLD.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menghentikan penyidikan kasus rangkap jabatan guru honorer di Probolinggo. Tersangka dibebaskan karena alasan kemanusiaan.
Perbedaan perlakuan antara guru honorer dan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali menjadi sorotan.
Nasib guru honorer M. Misbahul Huda berakhir manis! Kejagung resmi hentikan kasus rangkap jabatan demi rasa keadilan masyarakat kecil.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menaikkan insentif guru honorer, tetapi juga melakukan reformasi besar dalam mekanisme penyaluran tunjangan guru.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyatakan dukungannya terhadap keputusan MK yang menghapus kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI serta pejabat tinggi negara lainnya.
Kebijakan terbaru pemerintah terkait pembatasan masa tugas guru non-ASN di sekolah negeri menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan pemerhati pendidikan.
Isu mengenai guru honorer yang disebut tidak bisa lagi mengajar di sekolah negeri setelah 31 Desember 2026 belakangan ramai diperbincangkan. Kabar tersebut memicu kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik non-ASN di berbagai daerah.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah mulai mengangkat guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap.
Abdul Mu'ti resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tentang penugasan guru non-ASN atau guru honorer di sekolah milik pemerintah daerah.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini akhirnya angkat bicara terkait nasib guru honorer atau non aparatur sipil negara (non-ASN) setelah masa kontrak mereka berakhir pada 31 Desember 2026.
Kabar gembira bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah, hingga tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah dipastikan kembali mencairkan gaji ke-13 pada tahun 2026 sebagai tambahan penghasilan
Kabar baik datang bagi para tenaga pendidik dan guru honorer di Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi mengajukan kebutuhan formasi guru ASN untuk seleksi CASN 2026
Pemerintah disebut tengah menyiapkan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan guru yang masih mengalami kekurangan di berbagai daerah.
Komisi II DPR RI mendukung kebijakan pemerintah yang meminta pemerintah daerah (pemda) menghentikan perekrutan tenaga honorer maupun pegawai baru yang berpotensi menambah beban fiskal daerah.