.png){kind=small}
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi pencabutan izin PLTA Batang Toru dan Tambang Emas Martabe. Langkah ini merupakan hasil evaluasi Satgas PKH.
Bupati Maluku Tengah (Malteng) Zulkarnai Awat Amir menanggapi keberadaan PT Waragonda di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, yang memicu prokontra antara perusahaan dan warga ada setempat.
Dugaan pengiriman zirkon ilegal oleh PT PPMM di Bangka kembali mencuat. CBA desak Kejaksaan Agung bertindak! Simak selengkapnya di sini
Aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan yang berlangsung di luar wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah itu akan ditempuh bila ada aduan resmi dari masyarakat.
KNCI minta BI dan pemerintah duduk bersama cari solusi izin usaha server pulsa agar ratusan ribu pekerja tak kehilangan pekerjaan
Sidang perdana dua pegawai PT WKM digelar di PN Jakarta Pusat terkait kasus patok tambang. Pengacara sebut ada dugaan kriminalisasi pekerja
KPK bongkar praktik suap izin tambang di Kaltim yang libatkan putri mantan gubernur. Transaksi miliaran rupiah jadi sorotan.
Saksi ahli Prof. Abrar Saleng menegaskan KTT PT WKM tidak bisa dikenai Pasal 162 UU Minerba karena menjalankan kewajiban menjaga wilayah tambang
Pemerintah diharap tetap dapat menjaga pemberian izin kepada tambang rakyat tetap harus berpijak pada prinsip Environment, Social, and Governance (ESG).
Sejumlah temuan yang ia paparkan adalah penambang yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP), namun belum memiliki IPPKH.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan aliran uang dari terpidana kasus suap izin usaha pertambangan (IUP), Mardani Maming, ke organisasi kemasyarakatan keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ancam cabut IUP bermasalah! Fokus tata kelola tambang untuk rakyat, buka 225 ribu kerja baru, & amankan sumur rakyat.
OJK mencabut izin usaha BPR Koperindo Jaya di Jakarta. Hingga Maret 2026, tercatat 5 bank perekonomian rakyat ditutup karena berbagai masalah seperti fraud.
OJK resmi mencabut izin usaha BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat karena masalah permodalan. LPS menjamin dana nasabah aman dan akan segera membentuk tim likuidasi.
KKP membantah keras kabar penjualan Pulau Umang di Pandeglang seharga 65 miliar. Meski hoaks, lokasi disegel karena terbukti tidak kantongi izin resmi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas terhadap salah satu tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Tempat usaha bernama White Rabbit PIK resmi dihentikan operasionalnya setelah izin usahanya dicabut oleh pemerintah daerah.
Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti aspek perizinan perusahaan transportasi listrik Green SM yang dikaitkan dengan insiden tabrakan Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur
Kejaksaan Agung kembali menetapkan empat tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi terkait penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat periode 2017–2025.
Kejagung menyita sejumlah aset bernilai tinggi yang diduga terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau IUP Operasi Produksi (IUP-OP) PT QSS di Provinsi Kalimantan Barat periode 2017–2025.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Nomor KEP-57/D.03/2026 dan mulai berlaku efektif pada 16 Juli 2026.