.png){kind=small}
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang menghentikan penuntutan terhadap dua orang tersangka, Nurjanah binti Bakri dan Iti binti Mail.
Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan yang menyinggung kemungkinan Kalbar menjadi seperti Papua dan Aceh jika keadilan sosial tidak terwujud mendadak viral di media sosial.
Artis Ruben Onsu menyepakati ganti rugi kepada korban terkait penipuan dan penggelapan dana Rp3,5 miliar sebagai upaya kekeluargaan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang membebaskan lima terdakwa dalam perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit.
Golkar dan PKS sepakat mengusulkan ambang batas parlemen sekitar 5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
Rancangan Undang-Undang tentang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (RUU PPIB) ditargetkan mulai masuk dalam pembahasan resmi DPR RI sebelum penghujung 2026.
Yayasan KEHATI menilai kebijakan perubahan iklim di Indonesia perlu melihat persoalan secara lebih menyeluruh.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) M Qodari menyebut perjuangan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan memiliki kesamaan arah dengan agenda yang tengah dijalankan Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai 20 persen anggaran pendidikan APBN cukup untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.
Legislator PKS Kurniasih Mufidayati mendorong pendidikan gratis yang berkeadilan, termasuk bantuan bagi mahasiswa PTS dari keluarga kurang mampu.
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghapus skema insentif tetap sebesar Rp6 juta bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi, Novrian, mempertanyakan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung yang membebaskan terdakwa berinisial SS dalam perkara pencabulan terhadap balita berinisial N.
PKS menghormati putusan MK soal ijazah Gibran dan meminta DPR mencermatinya sesuai kewenangan konstitusional.
Pertemuan itu menjadi ruang bagi kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan mengenai putusan MK yang berkaitan dengan persyaratan ijazah Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
Salah satu perhatian PKS adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita pemerintah.