.png){kind=small}
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengisyaratkan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Khalid Basalamah dalam sebuah video di kanal YouTube Kasisolusi
KPK menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 tidak mengarah kepada institusi ataupun organisasi masyarakat tertentu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023–2024 pada Kementerian Agama bisa lebih dari Rp1 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada intervensi dari Istana terkait penanganan kasus dugaan korupsi pembagian dan penyelenggaraan haji 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
KPK hingga kini belum membeberkan secara rinci jumlah uang yang telah dikembalikan oleh Khalid Zeed Abdullah Basalamah, pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan kuota haji tahun 2023–2024.
Ia mengajak masyarakat untuk menunggu sebab setiap proses hukum selalu memiliki mekanismenya tersendiri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil tujuh orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penambahan kuota haji untuk pelaksanaan ibadah tahun 2023–2024.
KPK mengungkap adanya peran juru simpan bertingkat dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji 2023–2024 di Kementerian Agama.
KPK mengingatkan seluruh pihak untuk kooperatif dalam proses pemeriksaan terkait dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023–2024 di Kemenag.
KPK menyiapkan kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait alokasi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
Budi mengatakan pemeriksaan terhadap saksi tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Penyidik KPK saat ini masih butuh memanggil dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut sebelum mengumumkan tersangka kasus kuota haji.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa sejumlah biro perjalanan haji telah mengembalikan dana yang jumlahnya mendekati Rp100 miliar.
Kemenag segera menggelar rapat koordinasi internal, membahas mekanisme perizinan pendirian pesantren
Sebelumnya, Tauhid Hamdi sempat diperiksa KPK sebagai saksi kasus kuota haji pada 19 September 2025, dan 25 September 2025.
KPK juga memanggil seorang saksi lain, yakni AM selaku Direktur Utama PT Al Haramain Jaya Wisata.
KPK berencana kembali memeriksa Menteri Agama era Presiden ke-7 Jokowi, Gus Yaqut dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023–2024 di lingkungan Kemenag.
KPK mengungkap asal mula kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menyeret sejumlah pihak di Kementerian Agama (Kemenag).
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD Kota Mojokerto sekaligus Direktur Utama PT Sahara Dzumirra International, Rufis Bahrudin, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji di Kemenag periode 2023–2024.
Anggota DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi NasDem sekaligus Direktur Utama PT Sahara Dzumirra International, Rufis Bahrudin, menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji.
