Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Telegram Panglima TNI yang Mengerahkan Prajurit Amankan Kejati dan Kejari
Mereka menilai bahwa perintah pengerahkan prajurit amankan Kejati dan Kejari bertentangan dengan banyak peraturan perundang-undangan, terutama Konstitusi