.png){kind=small}
Perbedaan perlakuan antara guru honorer dan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali menjadi sorotan.
Upaya pemerintah memperkuat kepastian status dan kesejahteraan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat perhatian dari Komisi VIII DPR RI.
Prabowo menilai kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah memiliki tujuan yang baik sebagai bagian dari proses demokratisasi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mendorong perluasan akses pendidikan gratis dari jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi, tetapi juga menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru.
DPR menyoroti insentif guru agama non-ASN yang hanya Rp250 ribu hingga Rp300 ribu meski telah mengabdi puluhan tahun.
Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, menekankan pentingnya efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran pendidikan yang pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun.
Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah mahasiswa di Istana malam ini, Kamis, 4 September 2025
penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) berjalan tepat sasaran dan bebas dari praktik pemotongan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyatakan dukungannya terhadap keputusan MK yang menghapus kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI serta pejabat tinggi negara lainnya.
Baru-baru ini, sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 membawa kabar mengejutkan.
Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, ternyata sedang gencar mengajukan tambahan anggaran yang jumlahnya bikin geleng-geleng kepala, mencapai Rp 40,75 triliun!
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp61,1 triliun untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2027.
Abdul Fikri Faqih menilai anggaran pendidikan Rp759 triliun pada 2026 memadai untuk mewujudkan pendidikan gratis dan meningkatkan kesejahteraan guru.