.png){kind=small}
Tidak hanya rumah Kepala Desa Kohod (Kades Kohod) Arsin, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga menggeledah kantor Desa Kohod
Apalagi adanya temuan dokumen yang menunjukkan pengajuan hak atas wilayah perairan di daerah Kohod.
Henri Kusuma mengatakan, Arsin sudah tak terlihat batang hidungnya usai ngotot dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, Jalan Kalibaru Kohod, pada Senin malam, 10 Februari 2025.
Bareskrim Polri dalam waktu dekat bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan status Kepala Desa Kohod, Arsin
Kades Kohod Arsin jadi terlapor dalam kasus pagar laut. Modus penggunaan surat palsu untuk pengukuran tanah di Kabupaten Tangerang tengah diusut polisi
Ratusan warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yang tergabung dalam Laskar Jiban menyerukan penangkapan terhadap Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip.
Saat penyidik akan melakukan penggeledahan ada dua orang yang menjaga kantor Desa Kohod. Ketegangan nyaris terjadi saat petugas ditanyai maksud kedatangannya
Jajaran Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyita 263 dokumen atau Warkah hasil penggeledahan dari kantor desa hingga rumah Kades Kohod.
Arsin bin Asip memiliki kendaraan Jeep Rubicon, namun kliennya membeli mobil tersebut secara kredit (dicicil).
Kepala Desa Kohod, Arsin disebut-sebut tidak hanya memiliki mobil mewah tapi juga kerap mengoleksi Motor RX-King
Arsin menyampaikan bahwa dirinya adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain.
Tokoh Masyarakat Desa Kohod, Aman Rizal mengungkapkan jika Sekertaris Desa (Sekdes) Kohod, Ujang Karta
Kepala Desa Kohod Arsin membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut Tangerang yang kini menyita perhatian publik terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, Senin 10 Februari 2025, untuk menindaklanjuti kasus pagar laut dan pemalsuan SHGB serta SHM.
pemenuhan dua panggilan dari tim Bareskrim Polri tersebut dilakukan sejak pemanggilan pertama yakni pada tanggal 6 dan 13 Februari 2025 lalu.
Polisi juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa
Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum ada yang ditetapkan sebagai TSK
Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni menduga, uang yang diterima Kepala Desa (Kades) Kohod,
Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pindana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.
Mereka melakukan hal tersebut sebagai bentuk rasa syukur, atas perjuangannya yang selama ini dinantikan perlahan terwujud.