.png){kind=small}
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebut ABK Fandi Ramadhan bukan pelaku utama kasus sabu 2 ton di Batam. DPR minta tuntutan mati dikaji ulang!
Komisi III DPR RI mengadakan rapat khusus untuk membahas insiden penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus, Senin, 16 Maret 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai insiden penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, sebagai bentuk resistensi terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan HAM.
Menurutnya, sosok tersebut kerap tampil di televisi sebagai juri dalam lomba tahfiz Al-Qur'an
Komisi III DPR RI menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis (2/4/2026) untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual.
Kasus ini memantik atensi parlemen bukan karena nilai kerugian melainkan karena adanya aroma ketidakadilan dalam proses hukum terhadap seorang pekerja kreatif.
Videografer asal Sumatera Utara, Amsal Christy Sitepu, mengaku mengalami tekanan saat menjalani masa penahanan terkait kasus dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo.
Terdakwa kasus korupsi penggelembungan anggaran, Amsal Christy Sitepu, mengaku mendapat tekanan dari oknum jaksa saat menjalani penahanan.
Komisi III DPR RI meminta Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan bagi Amsal Christy Sitepu dalam kasus dugaan korupsi proyek video profil desa.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus tidak lagi diperlukan
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu
Penanganan perkara videografer asal Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, menuai kritik keras dari Komisi III DPR RI.
Wakil ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni angkat bicara terkait dugaan penipuan yang menimpanya, di mana seorang perempuan mengaku sebagai pegawai KPK untuk meminta sejumlah uang.
Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, menyampaikan permintaan maaf kepada para ulama Madura setelah pernyataannya yang menyinggung keterlibatan ulama dalam kasus narkoba menuai polemik.
Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi memulai pembahasan Revisi Undang-Undang Polri atau RUU Polri pada Senin, 25 Mei 2026.
Komisi III DPR RI mulai menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim yang akan mengisi posisi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc HAM, serta Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA).
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan meminta penyidik memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dalam penyidikan kematian Sutrimo.
Komisi III DPR RI menaruh perhatian terhadap kasus kematian Sutrimo, pegawai yang disebut pernah bekerja sebagai Kepala Rumah Tangga (Karumga) eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
Komisi III DPR RI terus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Legislator menargetkan beleid tersebut dapat disahkan paling lambat Desember 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus dikebut. DPR menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2026.
Komisi III DPR RI terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dan menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2026.