.png){kind=small}
KPK menyebut pengadaan barang dan jasa serta mutasi jabatan menjadi dua area yang paling banyak menjadi fokus pencegahan korupsi di daerah.
DPR meminta Menlu Arrmanatha Nasir memperkuat diplomasi Indonesia dan tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Listyo Sigit siap melanjutkan tugas di KSP untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo, termasuk Astacita dan 17 program prioritas.
Tiga kementerian akan membentuk forum komunikasi untuk menjalankan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur ekosistem transportasi digital dan ojol.
Pemerintah memperkuat sistem verifikasi calon jamaah haji melalui digitalisasi layanan berbasis data kependudukan.
Komisi XII DPR RI meminta pengawasan BBM subsidi diperketat untuk mencegah penyimpangan dan memastikan distribusi tepat sasaran.
DPR mengingatkan Kemenhub, Kementerian UMKM, dan Komdigi agar kompak menjalankan Perpres Ojol demi perlindungan dan kesejahteraan pengemudi.
Kemenhaj mengimbau WNI dan jemaah umrah di Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan, dan mengikuti informasi resmi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sulit dikendalikan ketika terjadi pada musim kemarau.
Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian Komisi IX DPR RI.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkepanjangan di sejumlah wilayah Indonesia.
PKS mendesak pemerintah dan aparat mempercepat pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta peka terhadap warga terdampak.
DPR mendesak KPK berkoordinasi dengan BPK untuk mengaudit keuangan BNPB usai OTT terkait dugaan korupsi pengadaan dan dana kebencanaan.
Ketua Komisi XII DPR RI Willy Aditya mengingatkan bahwa titik-titik kebakaran yang menimbulkan dampak terhadap masyarakat perlu diperiksa.
Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, yang juga menjabat Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, menyatakan bahwa badan tersebut nantinya akan menjadi lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan berada di bawah institusi TNI.
Yusril mengatakan pemerintah akan menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi gugatan tersebut apabila perkara berlanjut ke proses persidangan.
Sebanyak 1.813 penerbangan terdampak karhutla sejak 11 Agustus hingga 12 Oktober 2026. DPR meminta penanganan asap dan perlindungan penumpang diperkuat.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta akan disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I.b.
DPR meminta pemerintah mempertimbangkan bantuan asing untuk mempercepat pemadaman karhutla yang berbulan-bulan mengancam kesehatan masyarakat.
DPR mendesak pencabutan HGU perusahaan pembakar lahan di Kalsel serta meminta proses hukum terhadap korporasi berlanjut hingga putusan tetap.
Penumpang KMP Batumandi mengungkap detik kebakaran saat kapal hendak merapat ke Dermaga VI Pelabuhan Merak, diawali asap hitam dan ledakan.