Megawati Prihatin KPK Kini Butuh Campur Tangan Presiden: Ironis
Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri mengakui keprihatinannya terhadap kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.
Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri mengakui keprihatinannya terhadap kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada diskusi terkait kemungkinan keterlibatan PDIP dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun partai tersebut menyatakan dukungan terhadap pemerintah.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Prjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyatakan kekecewaannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Megawati juga pernah mengemban ilmu tentang tanaman di taman itu. Terkait urusan tanaman, Megawati pun lebih memahami
Hasto kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis siang ini. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.
Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025–2030 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat
Regenerasi partai politik merupakan wewenang internal, bukan pihak lain yang berada di luar PDIP.
Hasto Kristiyanto kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk periode 2025-2030.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik, Puan Maharani, menegaskan, keputusan menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDI Perjuangan sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Penolakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, dinilai menunjukkan, bangsa Indonesia belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.
Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, menunjukkan Megawati belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.
Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada almarhum Presiden ke-2 RI, Soeharto, berpotensi membuka kembali luka sejarah yang seharusnya sudah disembuhkan oleh bangsa.
Koordinator Nasional Kawan Indonesia, Darmawan, menilai Megawati Soekarnoputri perlu bersikap lebih bijak dalam menanggapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, HM Soeharto.
Ketua Umum FKPPAI, Alam Slamet Barkah, menyerukan pentingnya sikap bijak dan kedewasaan dalam menanggapi pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada almarhum Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Pesan tersebut dibacakan oleh Hasto saat menghadiri pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konfercab serentak PDIP Sulawesi Selatan di Makassar
Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode 1999–2001.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya yang menolak keras wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD. Penolakan tersebut dinyatakan sebagai posisi prinsipil yang tidak bisa ditawar.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan penolakan tegas partainya terhadap setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD.
Megawati yang saat ini berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, mengatakan dia juga sangat dekat dengan putri Hoegeng, Reni
Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dipastikan tidak menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa malam (3/3/2026).
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup.