Pimpinan Komisi III DPR Bantah Abdul Azis Terjaring OTT, Sebut KPK Harus Hindari Drama Publik
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, membantah kabar yang menyebut Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ikut terjaring dalam OTT oleh KPK
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, membantah kabar yang menyebut Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ikut terjaring dalam OTT oleh KPK
Bupati Kolaka Timur, Abd Azis, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat sore, 8 Agustus 2025.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi sindiran dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh usai salah satu kadernya yang juga merupan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara, ditangakap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis lalu, 8 Agustus 2025.
KPK memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang menyoroti penggunaan istilah OTT pasca tertangkapnya Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.
KPK menyegel dan menggeledah ruangan di Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kemenkes, yang diduga terkait dengan kasus suap pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Adapun yang ditangkap dari direksi Industri Hutan V atau INHUTANI V yang diamankan di Jakarta.
Dirut Inhutani V kena OTT KPK! Suap mobil Rp2,3 M dan uang miliaran terungkap. Publik kaget!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami aliran uang dugaan suap terkait izin pengelolaan kawasan hutan yang menjerat Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yuana Rudy.
KPK memandang OTT merupakan serangkaian tindakan penyelidikan seperti diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) KUHAP
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya kegiatan senyap ini yang menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer
Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK dalam hal ini menjaring 10 orang pada giat OTT ini.
OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker.
Fenomena itu merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto tak mengintervensi urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sejumlah uang tunai turut disita dalam OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut.
Dalam LHKPN-nya, Wamenaker Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, mencantumkan memiliki tanah dan bangunan dengan nilai total
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil menyatakan keprihatinannya atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang dikenal sebagai Noel, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima informasi terkait penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan, selama sekitar 10 bulan menjabat, Wamenaker Noel, menunjukkan performa kerja yang cukup baik dalam menjalankan tugas-tugasnya di kementerian.
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tetap teguh pada komitmennya untuk memerangi korupsi tanpa pandang bulu.