Pemerintah Aceh Mulai Susun Dokumen Rencana Rehabilitasi Pascabencana
Seluruh kerusakan akibat bencana harus dimasukkan ke dokumen R3P. Karena, jika sudah ditetapkan secara nasional, maka tidak ada lagi ruang untuk penambahannya.
Seluruh kerusakan akibat bencana harus dimasukkan ke dokumen R3P. Karena, jika sudah ditetapkan secara nasional, maka tidak ada lagi ruang untuk penambahannya.
Meski bencana menimbulkan kerugian, aktivitas pembangunan pascabencana dapat memicu perputaran ekonomi.
Setidaknya ada 77 lembaga dan 1.960 relawan masuk Aceh yang turun langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, menyalurkan bantuan, dan membantu para pengungsi. Lembaga-lembaga itu terdiri atas organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, maupun internasional.
Pemerintah pusat mulai menjalankan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra secara paralel dengan proses tanggap darurat.
Terbaru, ruas Jalan Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya kini kembali terhubung dan sudah dapat dilalui kendaraan roda dua.
Menko PMK Pratikno ungkap kondisi terkini pasca-banjir Sumatera. Akses terputus bikin daerah terisolir, pemerintah percepat bantuan logistik dan medis.
Mengenai penggantian dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah terus mengakselerasi pemulihan pascabencana di berbagai wilayah Pulau Sumatera melalui pembangunan huntara dan huntap bagi masyarakat terdampak.
Kebijakan pemanfaatan kayu ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, segera melakukan pendataan ulang terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengucurkan APBN sebesar Rp268 miliar untuk mendukung penanganan tanggap darurat di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai mempercepat pembangunan hunian bagi warga terdampak banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
BNPB memastikan pembangunan rumah bagi warga terdampak banjir dan longsor di Pulau Sumatera akan dilakukan secara lebih aman dan berkelanjutan.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana yang memadai, sehingga tidak diperlukan pengalihan dana dari program
Kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban serta lahan yang clear and clean.
Pemerintah menyalurkan BLT bencana bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatra sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.
Kementerian Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan dalam skala sangat besar. Izin yang dicabut mencakup jutaan hektare perkebunan kelapa sawit serta izin pemanfaatan kayu hasil hutan
Upaya percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat terus dilakukan melalui pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak
Pendampingan itu dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan pasca banjir dan longsor yang menerjang wilayah tersebut.
Agus menyatakan akan menindak tegas kelompok-kelompok yang melakukan provokasi, termasuk melakukan pengibaran bendera GAM
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan permintaan khusus kepada KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait percepatan penanganan pascabencana di Aceh.