.png){kind=small}
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie dalam rangkaian penyidikan dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyelidikan terkait dugaan suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mutasi AKBP Rossa Purbo Bekti ke lingkungan kepolisian tidak akan menghambat proses penyelesaian perkara korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah.
KPK kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), kali ini di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
KPK memulangkan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB), Rustian, setelah menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Dua anggota DPRD berinisial SW dan SP dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Oktober 2026, atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan yang menggunakan APBD Provinsi Jawa Timur.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan serta Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu memantau langsung sidang praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di PN Jaksel
Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah secara hukum
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak merespons tata tertib baru DPR yang bisa dijadikan dalil untuk memberhentikan Kapolri, Panglima TNI, Pimpinan KPK, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Komisioner KY, dan anggota BPK.
Menurut Denny JA, pemberantasan korupsi menjadi kunci utama dalam meningkatkan skor GGI.
para koruptor menjadi batu sandungan yang bahkan menyusahkan masyarakat.
KUHAP nantinya akan memuat mekanisme ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak ada urgensi yang mengharuskan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Perppu, terkait perampasan aset
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk sejumlah pejabat untuk menempati posisi yang kosong sebagai Pelaksana tugas (Plt).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset.
PCO Hasan Nasbi mengatakan, usulan KPK agar parpol mendapatkan dana besar dari APBN guna meminimalisir korupsi bisa didiskusikan
Mensesneg sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi mengatakan, alasan Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres tentang Perlindungan Jaksa oleh Polri-TNI.
Dengan adanya PP ini, bisa untuk membuka tabir kasus-kasus besar dan rumit, khususnya dalam perkara korupsi.
Fenomena itu merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto tak mengintervensi urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
