.png){kind=small}
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan partainya mengambil posisi sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Tri Wibowo Santoso mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah menteri yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan ekonomi, praktik rente, hingga meningkatnya ketidakpuasan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras menjalankan amanah rakyat. Ia bahkan berseloroh bahwa dalam kalender pemerintahan yang dipimpinnya tidak ada tanggal merah.
Presiden Prabowo Subianto mengungkap empat pedoman utama yang menjadi pijakan pemerintahannya dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembentukan pengadilan khusus untuk mengevaluasi kinerja direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kurun 30 tahun terakhir.
Gerindra menilai pidato Prabowo di MPR menunjukkan kinerja positif pemerintah selama 21 bulan melalui enam fondasi pembangunan.
Jaksa Agung juga menyoroti pentingnya memulihkan kepercayaan masyarakat di tengah berbagai dinamika yang memengaruhi citra institusi.
AS resmi menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme. Keputusan historis ini membuka pintu investasi global dan pemulihan ekonomi.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespons pernyataan Ketua Umum relawan ProJokowi (ProJo) sekaligus eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi terkait potensi terjadinya percepatan politik sebelum Pemilu 2029.
Kepala BKP Muhammad Qodari menyampaikan, pandangannya terkait gelombang rencana aksi unjuk rasa yang bakal dilangsungkan oleh sejumlah kelompok masyarakat, Kamis, 27 Agustus 2026.
residen Prabowo Subianto mengatakan Indonesia sebagai negara besar membutuhkan pemerintahan yang dibangun melalui koalisi sejumlah partai politik (parpol).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai langkah preventif untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi.
Momentum menjelang tahun ketiga masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipandang sebagai fase krusial untuk mengevaluasi kinerja jajaran menteri.
Poster bertajuk “Kabinet Tangguh” ramai beredar di media sosial. Poster tersebut memuat simulasi susunan pemerintahan periode 2029-2034, termasuk menempatkan Dedi Mulyadi sebagai Presiden RI dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Wakil Presiden RI.
Komisi III DPR menilai era Prabowo lebih demokratis dan memastikan RUU Perampasan Aset mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
AHY sebelumnya menyinggung soal demokrasi, netralitas aparatur negara, hingga pergantian kekuasaan dalam pidatonya di kantor DPP Partai Demokrat, Sabtu, 5 September 2026.
Partai Demokrat dinilai tengah memainkan strategi politik dengan menjaga keseimbangan antara posisi sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan upaya mempertahankan identitas sebagai partai yang tetap kritis terhadap kekuasaan.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa meminta seluruh partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahan menjaga kekompakan setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY kembali menegaskan sikap politik partainya yang berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan tugas dan mencapai keberhasilan.
PDIP nilai usulan ambang batas parlemen 5 persen ideal untuk efisiensi pemerintahan dan konsolidasi kekuasaan lewat revisi UU Pemilu.
Keputusan tersebut menjadi penolakan visa terhadap delegasi tingkat tinggi Palestina untuk tahun kedua secara berturut-turut.