.png){kind=small}
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk mengusut rekaman video viral yang diduga memuat tindakan asusila dan melibatkan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan aliran pemberian dari PT Meconel Sistim Instrument (MSI) kepada Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ).
Penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) terus dikebut Kejaksaan Agung (Kejagung).
KPK menyebut pengadaan barang dan jasa serta mutasi jabatan menjadi dua area yang paling banyak menjadi fokus pencegahan korupsi di daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima uang hingga Rp11,53 miliar yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi selama periode 2023 hingga 2026.
Kali ini, Nadiem akan mengikuti sidang putusan banding atas vonis 10 tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan kepadanya. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis 24 September 2026.
Upaya Kejaksaan Agung mengejar Jurist Tan melalui mekanisme Red Notice masih menunggu keputusan Interpol Lyon.
Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Kejagung menyatakan belum menemukan bukti yang mengindikasikan keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025–2026.
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilaksanakan oleh Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL
Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja melimpahkan lima orang tersangka beserta barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap lebih jauh dugaan penyimpangan dalam pengadaan di lingkungan BNPB. KPK juga belum memerinci jenis bencana yang berkaitan dengan pengadaan tersebut.
Sestama BNPB, Rustian, keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
KPK memulangkan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB), Rustian, setelah menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
KPK mendalami aliran pembayaran BNPB kepada vendor dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang terkait dana penanganan bencana.
Keputusan ini menyusul proses pemakzulan yang berkaitan dengan sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari isu perselingkuhan, persoalan pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang.
KPK menanggapi peluang penerapan hukuman mati terhadap para tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di BNPB.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya dugaan suap dalam perkara yang menjerat kepala daerah tersebut. Pernyataan itu disampaikan kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026.
KPK menduga Bima Setiawan memakai dana kebencanaan BNPB untuk membeli saham PT MDLA melalui PT AVE senilai Rp30,98 miliar.
Pengadaan HT tersebut diketahui berkaitan dengan kegiatan penanganan karhutla. Namun, KPK masih mendalami dokumen pengadaan untuk mengungkap secara menyeluruh barang dan jasa lain yang diduga bermasalah dalam perkara tersebut.