.png){kind=small}
Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengusulkan agar BMKG, Badan Geologi, serta BNPB disatukan ke dalam satu badan atau kementerian khusus.
KSBSI meminta RUU Ketenagakerjaan tidak dipaksakan demi mengejar tenggat Oktober 2026 dan menyoroti sejumlah substansi penting.
DPR menargetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan rampung Oktober 2026 setelah memediasi perbedaan pandangan buruh dan pengusaha.
DPR mendorong pemerintah memberi perlindungan maksimal kepada PMI Nenah Arsinah yang terancam hukuman mati di UEA dan dipenjara 12 tahun.
Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang berprofesi sebagai guru SMP di Situbondo, Jawa Timur, harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan dalam kasus dugaan tindakan asusila terhadap anak didiknya.
Pemerintah lanjutkan bansos tahap 4 Oktober—December 2026. Cek syarat, kategori desil, cara cek NIK, hingga panduan usul sanggah di sini!
DPR menargetkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan paling lambat 8 Oktober 2026 sebelum memasuki masa reses.
DPR menekankan kehati-hatian dalam penyusunan RUU Perampasan Aset agar kewenangan tidak disalahgunakan dan pihak tak bersalah terlindungi.
Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, dinilai perlu ditangani melalui sistem perlindungan anak yang lebih kuat.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan operator seluler tidak diperbolehkan menarik biaya tambahan dari pelanggan untuk memberikan perlindungan terhadap sisa kuota internet yang belum digunakan.
DPR meminta Menlu Arrmanatha Nasir memperkuat diplomasi Indonesia dan tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
DPR RI resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna.
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna
Meski langkah tersebut dinilai sebagai perkembangan dalam penerapan aturan perlindungan anak di ruang digital, pemerintah masih menemukan persoalan pada sistem teen account milik Meta.
Laporan itu dibuat setelah Amanda mendatangi lokasi acara untuk menegur panitia terkait suara petasan yang dinilai mengganggu warga pada Minggu, 4 Oktober 2026 dini hari.
Perpres 27/2026 tentang perlindungan ojol resmi terbit. Aturan turunannya ditargetkan terbit paling lambat 31 Desember 2026.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi, Novrian, mempertanyakan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung yang membebaskan terdakwa berinisial SS dalam perkara pencabulan terhadap balita berinisial N.
Tiga kementerian akan membentuk forum komunikasi untuk menjalankan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur ekosistem transportasi digital dan ojol.
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Dalam kejadian tersebut, ia mengaku melihat sebuah benda menyerupai ponsel disodorkan dari bagian atas saat dirinya sedang menggunakan toilet.
Kementerian PPPA mengapresiasi pencabutan bebas bersyarat Bechi dan meminta evaluasi sistem pemasyarakatan dengan mengutamakan perlindungan korban.