Perintah Prabowo pada BUMN: Segera Pangkas Anak-Cucu Perusahaan Agar Lebih Produktif dan Efisien
Prabowo memerintahkan Pertamina, PLN, dan BUMN lain memangkas anak-cucu perusahaan untuk mempercepat keputusan dan meningkatkan efisiensi.
Prabowo memerintahkan Pertamina, PLN, dan BUMN lain memangkas anak-cucu perusahaan untuk mempercepat keputusan dan meningkatkan efisiensi.
Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membuka pintu investasi asing di Indonesia mendapat sorotan
Abdullah meminta penegakan hukum atas 21 korporasi terkait karhutla dilakukan menyeluruh hingga mengusut pihak yang bertanggung jawab.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait praktik transfer pricing dan under invoicing.
Kapolsek Pasar Minggu Kompol Theodorus mengatakan, ketiga orang tersebut masing-masing berinisial RM, EM, dan DB
Warga Desa Mangkalapi, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, menghadapi persoalan keterbatasan air bersih saat kemarau panjang.
Ahli Keuangan Negara Eko Sambodo meminta dugaan kerugian negara dalam perkara PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk tidak langsung dianggap sebagai kerugian yang telah pasti sebelum melalui proses audit BPK RI.
Kemnaker menyiapkan sekitar 70 ribu lowongan Magang Nasional Batch 3 Angkatan 2 dengan pendaftaran peserta dibuka Oktober 2026.
Prabowo menugaskan 1.000 perwira TNI ke kabupaten untuk mengedukasi masyarakat dan mencegah kebakaran hutan serta lahan.
Silfester diangkat sebagai Komisaris Independen pada 18 September 2026. Namun, pada 23 September 2026, pemegang saham PT Pelindo Jasa Maritim memutuskan untuk memberhentikannya.
Job Fair Ponorogo 2026 menghadirkan lebih dari 13 ribu lowongan dari 69 perusahaan, termasuk 151 posisi bagi penyandang disabilitas.
Jaksa mengungkap penerimaan dana lebih dari Rp8 miliar dari Waskita Beton Precast Mandiri yang dikaitkan dengan penanganan perkara Tol Layang MBZ.
Malaysia menyebut mayoritas pembakaran lahan di Indonesia terjadi di luar konsesi sawit perusahaan Malaysia, sementara bantuan karhutla masih dibahas.
DPR mendesak pencabutan HGU perusahaan pembakar lahan di Kalsel serta meminta proses hukum terhadap korporasi berlanjut hingga putusan tetap.