Kuasa Hukum Hasto Ucapkan Terima Kasih atas Amnesti Prabowo
Ronny mengaku kasus rasuah yang menjerat Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu sarat akan motif politik sejak awal.
Ronny mengaku kasus rasuah yang menjerat Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu sarat akan motif politik sejak awal.
Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, secara resmi menetapkan Sugiono sebagai Sekjen Partai Gerindra, menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang Ahmad Muzani.
Fahri Hamzah nilai amnesti Presiden Prabowo untuk Hasto dan Tom Lembong sebagai langkah bijak rekonsiliasi menjelang HUT RI ke-80
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, secara resmi menetapkan jajaran pengurus inti DPP Partai Gerindra untuk periode 2025–2030 bertempat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang
Sugiono, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra untuk periode 2025–2030, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Ahmad Muzani atas pengabdiannya selama lebih dari satu dekade sebagai Sekjen Partai Gerindra.
Kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong, Ari Yusuf Amir menyampaikan, kliennya saat ini tengah sibuk menyiapkan surat kenangan, dan barang pribadi sebelum keluar dari Rutan Kelas I Cipinang
Yusril pastikan amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong sudah sesuai UUD 1945 dan UU Darurat 1954, lengkap dengan konsultasi ke DPR
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan abolisi kepada Tom Lembong serta amnesti kepada 1.178 orang, termasuk Hasto Kristiyanto, dilandasi oleh semangat persatuan nasional.
Wapres Gibran Rakabuming Raka menyakini keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto telah melalui pertimbangan yang cermat dan matang.
Sugiono terus memperkuat namanya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di lingkaran elite politik nasional.
Suasana haru menyelimuti Kongres Ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri mengakui keprihatinannya terhadap kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.
Tom Lembong, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas pemberian abolisi yang resmi membebaskannya dari proses hukum.
Ketua Umum PDIP terpilih Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi partainya bagi pemerintahan Prabowo Subianto bukanlah oposisi maupun koalisi
Muzani mengatakan, pemberian abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang masih membuka lahan dengan cara membakar hutan.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong merupakan bagian dari kewenangan yang dimilikinya sebagai kepala negara.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada diskusi terkait kemungkinan keterlibatan PDIP dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun partai tersebut menyatakan dukungan terhadap pemerintah.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa kebijakan pemberian tunjangan khusus bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai kinerja ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengalami perkembangan yang menggembirakan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto, akan memberikan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh nasional.