.png){kind=small}
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa batal berangkat haji 2026 bersama keluarga. Simak pengakuan dan harapannya untuk tahun depan.
Menkeu Purbaya berhasil mengamankan komitmen pendanaan US$17 miliar dari AIIB untuk proyek pembangunan nasional periode 2025–2029.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai defisit neraca dagang RI Mei 2026 sebesar 1,61 miliar dolar AS dipicu lonjakan impor migas.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penentuan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau International Financial Center (IFC) hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan pemerintah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan yang mengejutkan terkait masa depan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis keras rumor panas yang beredar luas di media sosial terkait nilai gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) yang digadang-gadang tembus Rp16 juta per bulan.
Menkeu Purbaya menegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak dikerahkan untuk memungut pajak. Simak penjelasan lengkapnya.
Pemerintah berencana mengalihkan kepemilikan mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Proses pengalihan tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan September 2026.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar mengenai adanya kebijakan baru yang secara khusus menyasar pemilik rumah sewa atau kontrakan.
Menkeu Purbaya buka peluang pajak baru pada 2027 jika ekonomi tumbuh 6 persen berturut-turut. Target penerimaan pajak mencapai Rp2.591,4 triliun.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran yang dapat segera digunakan untuk menangani berbagai bencana di Indonesia, termasuk gempa bumi yang melanda NTT.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pegawai Bea Cukai yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi, termasuk pemalsuan pita cukai.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah memburu potensi penerimaan pajak hingga Rp5 triliun dari 40 perusahaan baja yang diduga belum memenuhi kewajiban perpajakan.