.png){kind=small}
PUSKEPI menilai penyaluran elpiji 3 kg berbasis NIK belum menyentuh akar masalah subsidi dan berisiko tidak tepat sasaran.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diperkirakan kembali terjadi mulai 1 April 2026.
Meski pemerintah telah memastikan harga BBM tidak mengalami kenaikan, namun nyatanya masyarakat masih tetap menyerbu SPBU Pertamina.
Mulai 1 April 2026, pemerintah resmi membatasi pembelian Pertalite dan Solar. Simak aturan lengkap, kuota per kendaraan, dan risiko jika melebihi batas.
Aturan pembelian BBM kini resmi diberlakukan pemerintah sebagai langkah strategis untuk memastikan penyaluran bahan bakar subsidi benar-benar tepat sasaran.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar pembelian LPG 3 kilogram menggunakan sistem biometrik seperti sidik jari atau pemindaian retina mata
Pemerintah pastikan harga BBM dan LPG subsidi tidak naik meski minyak dunia fluktuatif. Simak penjelasannya dari Menteri ESDM di sini!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut pembatasan subsidi BBM desil 10 bisa pangkas anggaran hingga 10 persen. Cek aturan lengkapnya!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah akan menanggung beban gaji bagi para manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih selama dua tahun pertama operasional.
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, di tengah pergerakan harga minyak dunia.
DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengembangkan pola subsidi pangan murah melalui saldo digital atau e-Money.
BSU Rp900 ribu cair Desember 2026 untuk pekerja. Simak syarat penerima, batas upah, dan kriteria lengkapnya.
Menteri Maruarar Sirait instruksikan asosiasi pengembang siapkan data biaya pembangunan rumah subsidi untuk skema baru FLPP 2025 demi harga yang lebih tepat
![[Editorial]: Kelangkaan Gas LPG 3 Kg: Antrean Panjang, Korban Jiwa, dan Kegagalan Pemerintah](https://file.fin.co.id/uploads/fin-news/images/2025/02/03/editorial-kelangkaan-gas-lpg-3-kg-antrean-panjang-korban-jiwa-dan-kegagalan-pemerintah-224107-600x420.jpg)
Kelangkaan gas LPG 3 Kg di Indonesia menimbulkan gejolak. Apakah ini akibat kesalahan regulasi atau masalah distribusi? Mari kita telusuri penyebabnya
Pemerintah memberlakukan larangan kepada para pengecer gas LPG 3 kg untuk menjual dan mengalihkannya kepada pangkalan resmi.
Kebijakan baru dibuat pemerintah terkait pembelian liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg. Masyarakat hanya bisa membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM) Bahlil Lahadelia menegaskan, harga di pengecer atau sub-pangkalan gas elpiji 3 Kilogram (Kg) tidak boleh lebih dari Rp19.000 per tabung.
Efek yang ditimbulkan dari kebijakan larangan pengecer LPG 3 kg tidak ada kaitannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginginkan masyarakat bisa mendapatkan tabung gas elpiji 3 kilogram dengan harga yang terjangkau.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Suli Rosadi mengatakan, Kota Tangerang masih menunggu akan aturan resmi sub-pangkalan
ia berharap dengan alokasi APBN yang tetap, pemerintah dapat memberikan bantuan subsidi rumah pada lebih banyak masyarakat.