.png){kind=small}
Penyidikan KPK terkait dugaan suap proyek di Provinsi Bengkulu terus berkembang. Terbaru, lembaga antirasuah memanggil sejumlah pejabat dan pihak terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat dan mantan pejabat Kabupaten Bekasi sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima uang hingga Rp11,53 miliar yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi selama periode 2023 hingga 2026.
Penyitaan tersebut menambah daftar kendaraan yang telah diamankan KPK dari Vinna Ledy. Sebelumnya, penyidik sudah menyita dua mobil lain yang berkaitan dengan legislator tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
KPK telah melimpahkan berkas perkara atau tahap II delapan tersangka, termasuk Silmy Karim, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu 30 September 2026.
Penyidik menyita uang lebih dari Rp1 miliar serta 49.000 dolar Amerika Serikat (AS) dari dua orang saksi yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi ke-22 sepanjang 2026 tersebut berkaitan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
BNPB menghormati proses hukum KPK terkait OTT 2026 dan memastikan tidak akan melakukan intervensi terhadap penanganan perkara.
KPK menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan emas dalam OTT di lingkungan BNPB. Sebanyak 14 orang, termasuk Sestama BNPB, diamankan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap lebih jauh dugaan penyimpangan dalam pengadaan di lingkungan BNPB. KPK juga belum memerinci jenis bencana yang berkaitan dengan pengadaan tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, nilai uang tunai yang disita masih berdasarkan penghitungan awal tim di lapangan. Sementara itu, jumlah keseluruhan emas yang diamankan masih dalam proses pendataan.
KPK kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), kali ini di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Keterlibatan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya terungkap.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
DPR mendesak KPK berkoordinasi dengan BPK untuk mengaudit keuangan BNPB usai OTT terkait dugaan korupsi pengadaan dan dana kebencanaan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi berjanji melakukan pembenahan internal setelah resmi dilantik pada Kamis, 15 Oktober 2026.
KPK menangkap 20 orang dalam OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya pejabat BPK yang terjaring dalam operasi tersebut. Penangkapan itu diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diusut KPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya dugaan suap dalam perkara yang menjerat kepala daerah tersebut. Pernyataan itu disampaikan kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026.
Kesembilan orang tersebut tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat pagi setelah diberangkatkan dari Klaten menggunakan kereta api pada malam sebelumnya.