Sah! Ojol Resmi Jadi UMKM, Gimana Nasib THR-nya?
Status hukum bagi pengemudi ojek online (ojol) menemukan titik terang.
Status hukum bagi pengemudi ojek online (ojol) menemukan titik terang.
Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati meminta pemerintah tidak menghentikan dukungan kepada desa wisata yang telah berhasil meningkatkan statusnya menjadi Desa Wisata Mandiri.
Pemerintah menegaskan pekerjaan pembangunan konektivitas digital belum selesai. Masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan atau mengalami blank spot.
DPR mendorong penertiban pungli di kawasan wisata untuk melindungi UMKM, menjaga iklim usaha, dan mendukung pertumbuhan pariwisata.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengajak masyarakat Indonesia untuk semakin percaya diri menggunakan sekaligus mengembangkan produk buatan dalam negeri.
Komisi VII DPR mendorong digitalisasi rekrutmen terpadu di kawasan industri untuk memperkuat transparansi dan mencegah calo lowongan kerja.
Dalam survei itu, sebanyak 61,6 persen responden menyatakan program MBG perlu terus dilanjutkan. Sementara 66,5 persen responden menilai program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perpres 27/2026 tentang perlindungan ojol resmi terbit. Aturan turunannya ditargetkan terbit paling lambat 31 Desember 2026.
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
DPR menyoroti insentif guru agama non-ASN yang hanya Rp250 ribu hingga Rp300 ribu meski telah mengabdi puluhan tahun.
Muhaimin Iskandar mendorong BUMN pertambangan dan pupuk memperluas lapangan kerja, memberdayakan UMKM, dan mengoptimalkan aset perusahaan.
Pemerintah mendorong kawasan industri berperan lebih aktif dalam pengentasan kemiskinan dengan membuka akses kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di sekitarnya.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan tiket masuk Ancol bagi seluruh pengunjung.
Polemik rencana pemberlakuan pajak digital pada 9 November 2026 mendapat tanggapan dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).