.png){kind=small}
Komisi II DPR resmi membentuk panja penyusunan RUU Pemilu. Jadwal kerja panja akan dibahas pada Senin, 5 Oktober 2026.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu masih berada dalam tahap awal
Hanura mengusulkan kewenangan DKPP diperluas agar dugaan pelanggaran pidana penyelenggara Pemilu dapat diteruskan ke penegak hukum.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, mengusulkan pembentukan lembaga baru bernama Dewas Penyelenggara Pemilu dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
DPR menegaskan penyusunan RUU Pemilu tak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga substansi dan partisipasi bermakna.
Partai NasDem menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 7 persen.
Partai Demokrat mengusulkan dapil nasional dalam Pemilu DPR RI untuk mengakomodasi suara partai yang tidak terkonversi menjadi kursi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan usulan parpol parlemen dan nonparlemen akan menjadi masukan Komisi II DPR dalam revisi UU Pemilu.
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Komisi II DPR RI mengambil langkah terobos dengan memanfaatkan masa reses anggota dewan mulai 1 November 2026 demi mempercepat pembahasan dan penyusunan draf undang-undang pemilu yang baru
Dasco mengungkapkan, dalam pertemuan itu dirinya menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada Megawati.
Pimpinan DPR RI telah menggelar pertemuan dengan perwakilan pemerintah. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk membahas revisi UU Pilkada.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menilai, usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen terlalu memberatkan bagi partai politik.
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungannya terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai dalam tahapan pemilu.
Golkar dan PKS sepakat mengusulkan ambang batas parlemen sekitar 5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan sejumlah ketua umum partai politik yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum sampai pada tahap pengambilan keputusan.
Pembahasan mengenai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) masih menjadi bagian dari komunikasi antarpartai politik dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
PKB menyebut ambang batas parlemen 5 persen tetap proporsional dan relevan, sekaligus membuka ruang pembahasan dalam RUU Pemilu.
Wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen untuk Pemilu 2029 masih menjadi bahan pembahasan di antara partai politik.
Anggota Komisi II DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen merupakan langkah yang patut dipertimbangkan secara matang.
Pemerintah mengikuti pembahasan ambang batas parlemen dan presiden antarparpol sambil menunggu agenda resmi revisi UU Pemilu.
Pemerintah masih menunggu usulan DPR terkait presidential threshold dalam RUU Pemilu sebelum menentukan sikap.