.png){kind=small}
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa usulan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah oleh pemerintah pusat belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Menurutnya, kebijakan semacam itu membutuhkan kajian mendalam agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keuangan negara.
Ia juga tidak keberatan jika proyek itu tetap berjalan, asalkan tidak memakai dana negara.
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menilai, proses pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, layak mendapatkan dukungan dari APBN
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan melibatkan penggunaan dana dari APBN.
Menjelang tutup tahun 2025, laju serapan belanja kementerian dan lembaga (K/L) masih berjalan lambat.
Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, menilai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) perlu dikaji ulang secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab terjadinya pembengkakan biaya dan mencegah hal serupa di masa depan.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mencuri perhatian publik lewat gebrakan ekonomi berani, termasuk menolak usulan Luhut soal family office dari APBN
BPJS Kesehatan menegaskan pemutihan tunggakan Rp10 triliun bagi peserta JKN tidak membebani APBN karena bersifat administratif dan bertujuan meringankan masyarakat miskin
Isu soal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun anggaran 2026 kembali menjadi bahan perbincangan publik.
Untuk mempercepat penyaluran dana TKD, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan strategi baru guna menanggulangi penumpukan TKD.
Pemerintah resmi mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun untuk melaksanakan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan tahun 2025.
AHY pastikan Pemerintah hadir cari solusi utang Whoosh. APBN jadi opsi pendanaan utama! Cek konsep baru kelola infrastruktur vs profit KCIC.
Prabowo tegas bayar utang Whoosh Rp 1,2 T/tahun. Presiden bilang ini PSO, jangan hitung rugi-untung tapi manfaat. Siap berantas kebocoran demi rakyat!
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengkritik pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta maaf kepada pemerintah daerah (pemda) terkait polemik pemotongan dana TKD dalam rancangan APBN 2026.
Wacana pengangkatan massal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali ramai diperbincangkan publik.
Harga Kereta Cepat RI Tiga Kali Lipat Versi China! Skandal Mark Up Guncang Proyek Whoosh
Setelah proses administrasi rampung, dalam waktu dekat, groundbreaking pembangunan Ponpes Al Khoziny akan dilakukan.
APBN defisit Rp479,7 triliun (2,02% PDB) per Oktober 2025. Menkeu Purbaya tegaskan masih aman, seiring ekonomi Q3 2025 tumbuh 5,04%!
Menkeu Purbaya laporkan Dana Otsus Papua 2026 turun menjadi Rp10 T dari Rp12 T. Keputusan ini jadi tantangan baru pembangunan Papua.
JPPI memastikan akan mengajukan gugatan judicial review Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).