.png){kind=small}
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid meninjau lokasi terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut yang berada di Kabupaten Bekasi, Selasa 4 Februari 2025
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid bakal memberikan uang kerohiman kepada pemilik lima bidang tanah di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang bangunannta digusur oleh juru sita PN Cikarang.
Nusron melakukan peninjauan langsung ke lokasi sengketa, meliputi Cluster Setia Mekar Residence 2 dan rumah serta bangunan di dekatnya yang telah dibangun.
Arsin menyampaikan bahwa dirinya adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain.
Nusron melaporkan laporan perkembangan terkini terkait pertanahan, termasuk penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah Bekasi dan Tangerang dalam kasus pagar laut.
proses investigasi internal terhadap pegawai BPN yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut Bekasi telah rampung dilaksanakan.
Penindakan yang dilakukan dirinya yakni berupa pencopotan jabatan terhadap lima orang, serta pemecatan
Alissa Wahid mengingatkan bahaya revisi UU TNI yang berpotensi mengembalikan Dwifungsi ABRI. Ia menegaskan bahwa militer tidak boleh masuk ke ranah sipil
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), melakukan kunjungan ke markas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag,
Kedua tokoh itu bertemu dalam momen perayaan Hari Lahir Pancasila.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya pematangan persiapan Sekolah Rakyat sebelum diluncurkan secara serentak pada 14 Juli 2025.
Serahkan 11 sertipikat wakaf di Kalsel, Menteri ATR Nusron Wahid ajak ormas keagamaan aktif sertifikasi aset dan dorong sinergi lintas pihak
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi dengan tegas kabar yang menyebutkan adanya rencana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggulingkannya dari posisi pucuk pimpinan partai.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tegaskan kebijakan tanah terlantar tidak menyasar sawah rakyat, tapi HGU menganggur
KPK kembali melakukan OTT di Riau dan menangkap Gubernur Abdul Wahid. Ini jadi operasi senyap ke-6 sepanjang 2025.
Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring OTT KPK. Laporan kekayaannya mencatat utang Rp1,5 miliar dan total harta mencapai Rp4,8 miliar.
Uang yang disita tersebut terdiri atas mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat (AS) hingga poundsterling.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa penangkapan Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam operasi tangkap tangan (OTT) sempat diwarnai upaya pelarian.
KPK mengungkapkan bahwa uang sejumlah Rp1,6 miliar yang disita dalam OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak bukan merupakan penyerahan pertama.
KPK resmi menahan Gubernur Riau Abdul Wahid selama 20 hari ke depan terkait dugaan pemerasan proyek di lingkungan Pemprov Riau.
PKB mendorong KPK agar membuka secara transparan kasus dugaan pemerasan proyek yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid, sekaligus mengungkap dalang di baliknya