Prabowo Izinkan Impor untuk Pengadaan Kebutuhan Pupuk Subsidi Jika Tak Terpenuhi

fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi.

Dalam aturan tersebut terlihat bahwa tujuan Perpres ini untuk mencapai ketahanan pangan.

“Tata kelola pupuk bersubsidi bertujuan untuk mengoptimalkan Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam rangka mencapai ketahanan pangan,” bunyi Perpres itu, dikutip Minggu 9 Februari 2025.

Pada Pasal 5 BAB III aturan tersebut mengatur tentang penetapan pupuk bersubsidi paling sedikit meliputi sasaran penerima, jenis komoditas peruntukan, jenis pupuk, jumlah dan mutu pupuk, harga pokok penjualan, harga eceran tertinggi, dan ketersediaan stok yang dilakukan menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin menteri koordinator.

"Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 meliputi Pupuk Urea, Pupuk NPK, Pupuk organik, Pupuk SP 36, dan Pupuk ZA," bunyi Pasal 6 ayat (1).

Adapun menteri yang ditugaskan dalam penyaluran pupuk bersubsidi hingga ke titik serah yaitu BUMN pupuk atau PT Pupuk Indonesia (Persero).

Penerima pupuk bersubsidi di titik serah terdiri dari: Gapoktan, Pokdalan, pengecer, koperasi yang bergerak di bidang penyaluran pupuk.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi akan menyasar untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani dan juga diberikan untuk pembudi daya ikan yang tergabung dalam kelompok budidaya ikan.

"Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk petani yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan atau disebut dengan nama lain yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 7 ayat 2.

Hal ini nantinya dilakukan oleh menteri berdasarkan usulan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, pada pasal 11 ayat (2) ditegaskan pengadaan pupuk bersubsidi dari luar negeri dapat dilakukan dalam hal BUMN pupuk tidak dapat mencukupi kebutuhan pupuk subsidi.

"Pengadaan Pupuk Bersubsidi dari luar negeri dilakukan dalam hal BUMN Pupuk tidak dapat mencukupi kebutuhan Pupuk Bersubsidi," bunyi Pasal 11 ayat (2). (Anisha Aprilia)