.png)
Kapolri beri kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada almarhum Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari.
fin.co.id - Polri mengakui kena efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun atau 16,26 persen dari anggaran Polri 2025. Pagu awal anggaran Polri untuk 2025 sebesar Rp126,6 triliun dengan pengurangan tersebut sehingga menjadi Rp106 triliun.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya melakukan itu sebagai tindaklanjut kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dia mengatakan, adapun anggaran itu dibagi menjadi tiga pos belanja, yaitu untuk pegawai, barang, dan modal.
"Kebijakan Presiden itu menjadi pedoman buat seluruh kementerian lembaga terkait dengan apa yang harus dikerjakan dan ditindaklanjuti. Sehingga apa yang menjadi kebijakan tentang kebijakan ketahanan pangan, kebijakan tentang makan gizi gratis dan lain sebagainya itu juga ditindaklanjuti oleh kepolisian," katanya kepada awak media, Rabu 12 Februari 2025.
"Termasuk hal-masalah efisiensi anggaran, tentunya kita juga akan melaksanakan hal yang sama," sambungnya.
Dia mengatakan, Polri telah merancang terkait efisiensi anggaran tersebut. "Dan itu sudah diformatkan oleh Bapak Kapolri dengan stakeholder terkait lainnya. Baik itu dari Asrena, dari satker satker penggunaan anggaran," katanya.
"Dan setiap kali ada pertemuan Bapak Kapolri juga menekankan, termasuk pada rapim TNI polri kemarin untuk melaksanakan efisiensi anggaran," sambungnya.
Dijelaskannya, pihaknya akan lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
Baca Juga
"Sehingga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya. Baik itu untuk perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat, ataupun hal lainnya," jelasnya.
Hal itu untuk mewujudkan kebijakan efisiensi anggaran tersebut. "Sehingga program Bapak Presiden pun bisa kita kerjakan sekaligus juga menghemat penggunaan anggaran juga kita laksanakan," katanya.
"Iya, itu masih dalam format. Intinya bahwa semangat untuk efisiensi anggaran dilaksanakan oleh Polri dan seluruh kementerian lembaga lainnya. Karena ini menyangkut masalah bagaimana keberlanjutan program pemerintah untuk bisa berhasil kita laksanakan dengan baik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia," terangnya.
(Rafi Adhi)
