.png)
Bagi Indonesia, kebijakan ini dianggap sebagai upaya menjaga kedaulatan sistem pembayaran dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem luar. Namun, dari kacamata pelaku global, ini dipandang sebagai bentuk eksklusivitas yang bisa menghambat investasi dan mengurangi daya saing Indonesia dalam arena internasional.
Antara Mandiri dan Terbuka
Tidak bisa dimungkiri, tujuan utama di balik penerapan QRIS GPN adalah membangun sistem pembayaran nasional yang aman, efisien, dan sepenuhnya berada di bawah kendali dalam negeri. Ini sejalan dengan semangat kedaulatan digital dan penguatan ekonomi nasional.
Namun, dalam dunia yang semakin terhubung, tantangan yang muncul adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan domestik dan keterbukaan global. Kolaborasi dengan pelaku internasional, terutama dalam hal teknologi dan inovasi, masih menjadi aspek penting yang tak bisa diabaikan.
QRIS GPN menjadi simbol ambisi Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam hal infrastruktur keuangan. Tetapi dalam perjalanannya, perlu dipastikan bahwa langkah maju ini tidak menjadi penghalang bagi kerjasama global yang justru dapat memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi dunia.
QRIS GPN kini bukan hanya tentang teknologi pembayaran, tetapi juga tentang arah kebijakan nasional. Apakah Indonesia bisa tetap mandiri tanpa mengisolasi diri? Waktu yang akan menjawab. (Sigit Nugroho)
