ICW Soroti Program Makan Bergizi Gratis: Banyak Makanan Tak Layak Akhirnya Dibuang

fin.co.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Dari hasil pemantauan di 36 lokasi di Jakarta pada 12 Maret–24 April 2025, ICW menemukan ketidakjelasan distribusi, keterlambatan pengiriman, hingga kualitas makanan yang buruk.

"Banyak makanan yang tidak layak konsumsi, bahkan guru di sekolah menyebutkan makanan-makanan itu seringkali tidak dimakan dan akhirnya dibuang begitu saja," kata Eva Nurcahyani, staf Divisi Riset ICW dalam diskusi, Selasa 29 April 2025.

Eva juga mengungkapkan bahwa program MBG yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terlalu tersentralisasi, dan distribusi makanan ke sekolah-sekolah dilakukan tanpa transparansi kriteria.

"SPPG bahkan tidak tahu kenapa sekolah tertentu dipilih dan yang lain tidak," ucapnya.

Temuan ICW memicu kekhawatiran akan efektivitas program ini dalam mengatasi gizi buruk dan stunting. Mereka merekomendasikan desentralisasi pengambilan keputusan dan perbaikan tata kelola program secara menyeluruh.

ICW  juga mengkritisi keterlibatan aparat militer dalam pengawasan implementasi Program MBG

Ia menilai bahwa kehadiran TNI di lingkungan sekolah menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran prinsip ruang sipil yang aman bagi anak.

"Di beberapa sekolah, kami temukan kehadiran Babinsa untuk mengawal distribusi makanan. Ini mencampuradukkan ruang militer dengan sipil, yang sangat bertentangan dengan Konvensi Hak Anak," jelas Eva.

ICW menegaskan bahwa pendekatan militeristik dalam program sosial seperti MBG seharusnya dihindari. Anak-anak berhak atas lingkungan belajar yang bebas dari tekanan psikologis.

"Ini bukan hanya soal distribusi makanan, tapi bagaimana negara menciptakan sistem yang aman dan berpihak pada anak," tambah Eva.

ICW mendorong pemerintah agar mengevaluasi keterlibatan militer dan lebih mengutamakan pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan program. (Fajar Ilman)