.png)
Presiden RI Prabowo Subianto akan menaikkan gaji hakim agar tidak bisa disogok. Ia optimis apabila hal itu dilakukan maka penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik.
fin.co.id - Presiden RI Prabowo Subianto di hadapan purnawirawan TNI/Polri menyinggung kaum elite bangsa yang pura-pura tak memahami arti penting dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kembali pada jati diri bangsa demi menjaga keutuhan nasional di tengah hambatan yang terjadi berulang setiap kali Indonesia hendak bergerak maju.
"Tiap kali kita mau take off, dihajar kerusuhan, perang saudara, pemberontakan, suku lawan suku, agama lawan agama," kata Prabowo pada acara Halalbihalal dengan Purnawirawan TNI/Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa.
Kepala Negara menyinggung pola pecah belah yang sudah berlangsung sejak era kolonial.
Prabowo mengingatkan bahwa strategi devide et impera masih terus memecah belah bangsa hingga kini.
Menurut Presiden, ada kelengahan serius di kalangan elite yang kerap melupakan rancang bangun perjuangan pendiri bangsa.
"Banyak di antara elite yang tidak memahami, tidak mau memahami, atau pura-pura tidak melihat arti dari pasal-pasal penting dalam UUD NRI Tahun 1945," ujarnya.
Baca Juga
Kepala Negara menegaskan bahwa warisan Angkatan '45 berupa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah pedoman yang harus terus dijaga.
Prabowo lantas mencontohkan bagaimana nilai-nilai tersebut tertanam dalam setiap aspek kehidupan militer melalui Saptamarga, Sumpah Prajurit, hingga doktrin lainnya yang selalu merujuk pada konstitusi.
Agenda tersebut diikuti 1.210 orang terdiri atas purnawirawan TNI/Polri dan keluarga besar TNI/Polri.
Selain Presiden Prabowo, turut hadir wakil presiden ke-6 Try Sutrisno, Sri Sultan Hamengkubuwana X sebagai keluarga besar tentara Indonesia, unsur pimpinan dan anggota DPR RI, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta pejabat TNI/Polri.
Dalam agenda tersebut, juga digelar pernyataan bersama untuk mendukung penuh seluruh program dan kebijakan pemerintah.
