.png)
Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
fin.co.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, usulan terkait dengan batas usia Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 70 tahun perlu dikaji ulang. Alasannya, kata dia, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Terkait dengan ASN untuk diperpanjang, sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut," kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Mei 2025 sore.
Ketua DPP PDIP ini menyoroti soal produktivitas ASN apabila batas usia pensiun semakin ditambah. Karena, menurutnya, penambahan batas usia pensiun ASN tidak akan lebih baik.
"Dan apakah itu memang kalau diperpanjang produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik. Dan yang penting juga, bagaimana kemudian nantinya ASN itu bisa lebih efektif dalam melayani masyarakat," kata Puan.
Puan juga mempertanyakan fundamental penambahan batas usia pensiun ASN itu. Karena, menurutnya, halitu belum ada dasarnya.
"Dan apakah kajiannya itu sudah ada? Dasarnya apa?” tanya waita kelahiran 1973 ini.
Lebih lanjut, Puan menegaskan penambahan batas usia pensiun ASN juga harus mempertimbangkan postur APBN.
Baca Juga
"Satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN," pungkasnya.
Selain soal RUU ASN, Puan juga merespons soal Undang Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah mahasiswa. Dikabarkan mahasiswa yang menggugat UU TNI mendapat intimidasi dari orang tak dikenal.
Puan mengaku baru mengetahui kabar adanya sejumlah mahasiswa yang diintimidasi akibat menggugat UU TNI ke MK.
"Namun jika memang seperti itu, kita akan lihat, kita akan pertanyakan kepada aparat penegak hukum,” terang cucu Bung Karno itu.
Pua mengatakan, apa alasan penindasan terhadap mahasiswa itu. “Siapa yang kemudian mengintimidasi, atas dasar apa diintimidasi, dan kenapa terjadi hal tersebut," tandasnya.
(Anisha Aprilia)
