.png)
Presiden FSPPB, Arie Gumilar (Dok. Istimewa)
Jelang RUPS Pertamina, Pegawai Desak Bebas dari Kepentingan Politik
fin.co.id - Menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di lingkungan BUMN strategis, termasuk PT Pertamina (Persero), suara kritis datang dari internal perusahaan. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan sikap tegas: proses penunjukan direksi dan komisaris harus steril dari kepentingan politik praktis.
"Pertamina adalah jantung energi nasional. Kita bicara perusahaan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Jadi, tidak boleh ada kepentingan politik jangka pendek ikut bermain," ujar Presiden FSPPB, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (28/5/2025).
FSPPB: Kendali Kepemimpinan Harus di Tangan Presiden
Menurut FSPPB, sektor energi merupakan cabang produksi strategis yang disebut dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945. Karena itu, mereka menegaskan bahwa posisi direksi dan komisaris Pertamina bukan sekadar jabatan manajerial, tapi simbol arah kedaulatan energi nasional.
"Pengangkatan direksi dan komisaris seharusnya menjadi kewenangan langsung Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, demi menjamin keberpihakan terhadap rakyat dan bangsa," tegas Presiden FSPPB.
FSPPB juga meminta agar tidak ada intervensi dari kelompok manapun yang tidak memiliki visi nasionalisme dalam pengelolaan energi Indonesia. Kepemimpinan di BUMN strategis, menurut mereka, harus mengabdi pada kepentingan bangsa, bukan elite atau kelompok tertentu.
Desakan Penataan Holding Energi dan Reintegrasi Pertamina
Tak hanya itu, FSPPB mendorong pemerintah untuk melakukan penataan ulang struktur holding BUMN energi. Mereka mengusulkan agar Pertamina kembali menjadi entitas tunggal yang terintegrasi dari hulu ke hilir, langsung di bawah kendali negara.
Langkah ini diyakini akan memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus meringankan beban rakyat. "Kalau energi dikelola negara secara efisien, harga bisa lebih terjangkau. Ini bisa bantu masyarakat, UMKM, hingga kurangi belanja negara untuk subsidi," kata FSPPB.
Baca Juga
Kedaulatan Energi = Kedaulatan Bangsa
FSPPB menegaskan bahwa energi tak boleh dikelola semata-mata oleh mekanisme pasar. Energi adalah hak rakyat, dan harus dikelola berlandaskan konstitusi serta nilai-nilai Pancasila.
"Kedaulatan energi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Kita ingin pengelolaan energi yang adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan rakyat. Ini soal masa depan Indonesia," tandas Presiden FSPPB.
FSPPB Siap Kawal Pertamina dari Hulu ke Hilir
Sebagai serikat pekerja yang sah dan aktif, FSPPB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal keberlangsungan Pertamina sebagai aset strategis negara. Mereka mengajak seluruh elemen bangsa ikut menjaga BUMN dari pengaruh kepentingan sesaat.
"Kami siap berdiri di garda depan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan: keadilan sosial dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya," tutupnya. (*)
