50 Ribu Ojol Ancam Kepung Istana pada 21 Juli 2025, Ini Tuntutannya

fin.co.id - Asosiasi pengemudi ojek online (Ojol) Gabungan Roda Dua (Garda) Indonesia mengancam akan mengepung Istana Presiden pada 21 Juli 2025.

Pada aksi yang bertema "Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI" tersebut rencananya diikuti oleh 50 ribu Ojol dari Jabodetabek dan daerah lainnya di Indonesia.

Selain itu, Garda Indonesia juga mengancam sekitar 500 ribu pengemudi Ojol seluruh Indonesia bakal mematikan aplikasi massal atau off bid pada hari aksi.

"Kami dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia bersama berbagai aliansi ojol se-Jabodetabek dan daerah-daerah dari seluruh Indonesia akan melaksanakan aksi "Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI" yang kami targetkan akan dihadiri oleh 50.000 ojol yang akan masuk ke Jakarta secara bergelombang," kata Kadiv Humas Garda Indonesia, Yudha Al Janata pada Minggu, 21 Juni 2025.

Yudha mengatakan, dalam aksi tersebut massa Ojol akan membawa 5 tuntutan untuk Presiden Prabowo Subianto.

Tuntutan pertama, Presiden Prabowo diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang transportasi online.

"Yang kedua potongan biaya aplikasi 10 persen harga mati," tambah Yudha.

Kemudian yang ketiga, ojol meminta diskresi tarif pemesanan makanan dan pengantaran barang.

Tuntutan keempat, Ojol meminta agar dilakukan audit investigatif potongan 5 persen dari pendapatan pengemudi yang diambil sepihak oleh aplikator tanpa adanya transparansi.

"Tuntutan kelima pemerintah menetapkan agar perusahaan aplikator hapuskan program-program promo dan pengkotak-kotakan pengemudi seperti aceng, slot, hub, member, hemat dan lain-lain," lanjut Yudha.

Yudha menjelaskan, aksi ini juga didasari sudah sebulan tuntutan Ojol pada Aksi 205 pada 20 Mei 2025 lalu tidak juga mendapat tanggapan resmi dari Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi.

Parahnya lagi Kata Yudha, saat para pengemudi online gabungan berjuang menuntut hak serta keadilan, pihak Kementerian Perhubungan malah bertemu dengan para pengusaha aplikator di sebuah restoran mewah di Jakarta.

Mereka kata Yudha mengabaikan tuntutan ribuan pengemudi Ojol yang menyampaikan aspirasi pada Aksi 205.

"Hal ini merupakan suatu bentuk pelecehan dari penyelenggara negara terhadap rakyatnya yang sedang tertindas oleh kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan aplikator, saat pelaksanaan aksi pun Menteri 

Perhubungan RI tidak menerima perwakilan peserta aksi saat 20 Mei 2025," tegasnya. Yudha mengatakan Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan bahwa pemerintahannya akan berpihak kepada rakyat kecil.

Namun nyatanya hingga saat ini Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi masih bungkam tidak juga memberikan keputusan atas tuntutan aksi Ojol pada 20 Mei 2025, lalu.

Sebagai bentuk kekecewaan, Garda Indonesia nersama sejumlah asosiaso Ojo lainnya akan menggelar Aksi Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI pada 21 Juli 2025, mendatang.

Aksi ini juga akan dibarengi dengan gerakan mematikan aplikasi massal seluruh Indonesia untuk melumpuhkan tranportasi berbasis aplikasi online.

"Sebagai bentuk kekecewaan selama ini terhadap pemerintah yang tidak pro rakyat pengemudi online," kata Yudha.

Yudha berharap Presiden Prabowo dapat membuktikan kepada pengemudi ojol dan taksi online jika pemerintahnya berpihak kepada rakyat kecil, bukan malah mendukung pengusaha aplikator nakal.

Sementara Ketua Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyampaikan, target aksi ialah Presiden Prabowo bisa memberikan keputusan terhadap tuntutan massa Ojol hari itu juga.

"Karena Kementerian Perhubungan tidak juga memberikan respons terhadap asiprasi rekan-rekan yang melakukan aksi 20 Mei 2025," tegasnya.

Igun menegaskan, perlawanan ini tidak akan berkahir sampai aspirasinya dipenuhi oleh pemerintah.

Jika tidak juga ada jawaban juga maka aksi Ojol secara besar-besaran akan terus berlanjut.

"Kita berharap Presiden Prabowo pro kepada rakyat tidak pro terhadap kepentingan aplikator," kata Igun.

Igun berharap tidak terjadi kericuhan pada aksi Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI tersebut.

Namun Igun tidak bisa menjamin aksi Ojol berjalan aman. Massa aksi bisa saja berbuat yang tidak diinginkan akibat tuntutannya tidak digubris pemerintah.

"Semoga Menteri Perhubungan bisa merespons tuntutan kami sehingga tidak ada kericuhan," pungkas Igun. (Cahyono)