DPR Panggil Mendagri Soal Kasus Raja Ampat hingga Pulau Anambas Dijual

fin.co.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan pihaknya akan melakukan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas persoalan pulau-pulau di Indonesia.

Rencananya, rapat tersebut akan digelar pada 7 Juli 2025 mendatang.

“Kita sudah mengagendakan akan ada rapat kerja khusus dengan menteri dalam negeri (Mendagri), tidak hanya Pulau Enggano dan Raja Empat dan kasus yang antara Aceh dan Medan,” kata Aria kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 25 Juni 2025.

Selain Kemendagri, Aria bima mengaku juga mengundang kepala daerah kabupaten/kota dan daerah pesisir juga kepulauan untuk rapat pada 7 Juli mendatang.

Politisi PDIP ini mengatakan dalam rapat tersebut nantinya akan membahas soal polemik Raja Ampat hingga penjualan pulau di situs online.

“Jadi persoalannya ini banyak. Misalnya persoalan Raja ampat, itu masalah pengelolaan daerah kepulauan dengan persoalan Geopark. Sama dengan daerah yang ada juga di Medan. Medan ini selain tiga pulau tersebut juga masalah Toba yang sudah diancam oleh PBB untuk dicabut Geoparknya karena pengelolaan pemerintah yang tidak serius,” tuturnya.

Aria menegaskan, fungsi dan pengawasan pulau-pulau harus terpantau oleh kementerian terkait.

“Itu penting dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan stakeholder lainnya, supaya pengamanan 17 ribu pulau di Indonesia ini menjadi prioritas. Karena saat ini prioritas anggaran kita terlalu berorientasi pada seolah-olah negara kita itu negara daratan. Padahal sebenarnya size wilayah Kepulauan kita itu jauh lebih luas. Akan segera kita undang dalam rapat Kerja dengan Kementerian Dalam Negeri beserta Mitra Kita Kerja kita dengan Provinsi, Kabupaten, Kota, Pesisir dan Kepulauan,” jelas Aria. (Anisha Aprilia)