TB Hasanuddin Ungkap Strategi Penambahan 6 Kodam Baru, Tak Bebani APBN Secara Langsung

fin.co.id - Penambahan enam Kodam baru tengah menjadi sorotan publik, terutama terkait dampaknya terhadap anggaran negara. Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan bahwa langkah ini sudah melalui kajian matang dan akan dijalankan secara bertahap agar tidak membebani keuangan negara secara langsung.

Peresmian 6 Kodam Baru di Sejumlah Wilayah

TB Hasanuddin mengungkap bahwa pada Minggu lalu ia menghadiri peresmian enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Keenamnya berada di Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua. Menurutnya, pembentukan Kodam ini merupakan bagian dari strategi memperkuat pertahanan nasional.

Bukan Hanya Kodam, Satuan TNI Lain Juga Dikembangkan

Pembentukan Kodam baru hanyalah satu bagian dari pengembangan organisasi TNI. TB Hasanuddin menyebutkan adanya pembentukan 20 Brigade Infantri Teritorial yang mencakup 100 batalyon. Selain itu, Kopassus mendapatkan tambahan enam grup, Marinir ditambah lima Batalion Infantri Pendarat, serta Kopasga ditambah dua batalion, masing-masing untuk tempur dan bantuan tempur.

Penganggaran Dilakukan Bertahap

Terkait kekhawatiran publik mengenai beban terhadap APBN, TB Hasanuddin memastikan bahwa anggaran disesuaikan dengan kemampuan negara. "Secara keseluruhan tentu ini membutuhkan anggaran, tetapi secara bertahap. Jadi apa yang diresmikan kemarin itu nanti mungkin membutuhkan waktu sekian tahun," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 12 Agustus 2025.

Ia menambahkan bahwa rincian anggaran akan disampaikan langsung oleh Presiden pada pidato kenegaraan 15 Agustus 2025, jelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Porsi Anggaran TNI Berpotensi Naik

Menurut TB Hasanuddin, ada rencana peningkatan belanja pegawai dan kemungkinan pengurangan pos anggaran lain untuk menopang pengembangan ini. Saat ini, anggaran TNI berada di kisaran 0,87 persen dari PDB. Ke depan, porsi itu bisa naik menjadi di atas 1 persen, bahkan mendekati 1,5 persen.

Kesejahteraan Prajurit Tetap Jadi Prioritas

Meski ada peningkatan struktur, ia memastikan bahwa prioritas tetap pada kesejahteraan prajurit dan penguatan sumber daya manusia. "Alutsista itu penting, tapi yang pertama adalah SDM dulu," tegasnya.

Jaga Profesionalisme dan Hindari Politisasi TNI

Menanggapi kekhawatiran masyarakat sipil terkait kemungkinan terganggunya kehidupan warga akibat penambahan kantor atau pos militer, TB Hasanuddin menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme TNI. Ia mengingatkan agar TNI tidak kembali ke pola Orde Baru, di mana militer terlibat dalam politik praktis dan bisnis.

"Prajurit TNI harus tetap menjadi prajurit profesional, nasionalis, dan fokus pada pertahanan negara," ujarnya.