Tanpa Hamas, 5000 Polisi Palestina Dilatih oleh Mesir dan Yordania untuk Amankan Gaza

fin.co.id - Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun daftar petugas kepolisian Palestina yang akan mengikuti pelatihan di Mesir dan Yordania. Para petugas ini nantinya akan ditempatkan di Gaza untuk mengisi kekosongan pengamanan di wilayah tersebut.

Dalam wawancara bersama stasiun televisi lokal DMC pada Rabu 13 Agustus 2025. Abdelatty menjelaskan bahwa sekitar 5.000 polisi Palestina akan mendapat pelatihan di Mesir sebagai persiapan menjaga keamanan Gaza usai perang dengan Israel berakhir.

Menurutnya, Mesir dan Yordania tengah berkolaborasi mempersiapkan pasukan keamanan Palestina agar mampu mengelola wilayah Gaza dan mencegah kekosongan keamanan.

Ia juga menuturkan bahwa Kairo akan menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk membahas rekonstruksi Gaza. Pada ajang itu, Mesir akan memaparkan visi pengelolaan Jalur Gaza setelah konflik mereda.

Lebih lanjut, Abdelatty menyampaikan bahwa telah dicapai kesepakatan mengenai 15 tokoh penting dari Gaza yang akan memimpin wilayah tersebut selama enam bulan. Ia menegaskan bahwa Otoritas Palestina merupakan satu-satunya badan sah yang berhak memerintah Gaza.

Sementara itu, pada Senin 11 Agustus 2025 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Gaza akan dipimpin oleh “administrasi sipil non-Israel” setelah pendudukan Kota Gaza. Ia mengklaim bahwa administrasi tersebut akan dijalankan oleh pihak ketiga, “bukan Hamas maupun Otoritas Palestina,” tanpa merinci lebih jauh.

Israel kini menghadapi kritik internasional yang semakin keras terkait perang genosida di Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 61.700 orang sejak Oktober 2023.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasi militer yang dilancarkannya di wilayah kantong tersebut.

Sumber: Anadolu