BEM PTNU Soroti Krisis Integritas dan Kapabilitas Pejabat Publik di Usia 80 Tahun Kemerdekaan

fin.co.id - Memasuki usia 80 tahun kemerdekaan, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Arip Muztabasani, Sekretaris Nasional BEM PTNU, menilai bangsa ini sedang dilanda krisis integritas, kapabilitas, dan empati dari pejabat publik. Padahal, Presiden RI tengah gencar mendorong kesejahteraan rakyat melalui program ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pemerataan pendidikan dan kesehatan.

Krisis Integritas di Kalangan Pejabat Publik

Kasus korupsi yang menyeret sejumlah menteri menjadi bukti nyata rapuhnya integritas pejabat negara. Tidak hanya di legislatif, persoalan ini juga terjadi di eksekutif, bahkan menyentuh level kabinet. Situasi ini jelas meruntuhkan kepercayaan publik dan mencoreng wajah pemerintahan. Arip menegaskan, menteri atau pejabat yang terbukti terlibat korupsi harus segera diberhentikan agar pemerintahan tidak dipimpin oleh sosok yang mengkhianati amanah rakyat.

DPR dan Krisis Kapabilitas

Selain integritas, kapabilitas wakil rakyat juga menjadi sorotan. DPR yang semestinya menjadi representasi rakyat justru menuai kritik karena membahas tunjangan rumah dan fasilitas fantastis, di saat masyarakat masih bergulat dengan kemiskinan, pengangguran, dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Tak sedikit pula anggota DPR yang dinilai belum memiliki kompetensi mumpuni untuk menyuarakan aspirasi rakyat.

Peran Partai Politik dalam Menjaga Integritas

Kondisi ini memperlihatkan bahwa partai politik memegang peran vital dalam melahirkan kader yang berintegritas dan berkapabilitas. Partai harus berani menyingkirkan kader yang terbukti korup, tidak kompeten, atau menyalahgunakan jabatan. Rekrutmen politik juga wajib berbasis kualitas dan moralitas agar demokrasi Indonesia tidak sekadar formalitas.

Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam demokrasi yang sehat, transparansi publik menjadi kunci. Rakyat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan, bagaimana proses legislasi berlangsung, hingga bagaimana pejabat publik mempertanggungjawabkan mandatnya. Tanpa transparansi, akuntabilitas akan melemah dan krisis kepercayaan terhadap negara akan semakin dalam.

Langkah Konkret yang Didorong BEM PTNU

Arip Muztabasani menegaskan sejumlah langkah strategis yang perlu ditempuh untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia, antara lain:

• Pemecatan pejabat atau menteri yang terbukti terlibat korupsi sebagai bentuk konsistensi pemerintahan.
• Evaluasi menyeluruh terhadap anggota DPR, dengan mengganti mereka yang tidak memiliki kapabilitas atau empati sosial.
• Ketegasan partai politik dalam menindak kader yang tidak berintegritas serta meningkatkan rekrutmen politik berbasis kualitas.
• Memperluas transparansi publik untuk memastikan kebijakan dan anggaran berpihak pada rakyat.
• Penguatan peran masyarakat sipil agar jalannya pemerintahan selalu dalam pengawasan rakyat.

Ajakan untuk Tetap Optimis dan Kritis

BEM PTNU mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak kehilangan optimisme dalam memperjuangkan demokrasi yang bermartabat. Namun, optimisme itu harus diiringi sikap kritis terhadap pejabat publik yang tidak berintegritas. Indonesia yang adil dan sejahtera hanya akan terwujud jika keberanian untuk membersihkan pemerintahan dari figur korup benar-benar diwujudkan.

Delapan dekade setelah kemerdekaan, bangsa ini masih menghadapi tantangan besar dalam membangun demokrasi yang sehat. Krisis integritas, kapabilitas, dan empati pejabat publik tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Saatnya masyarakat bersatu menuntut transparansi, akuntabilitas, serta keberanian untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat. (*)