.png)
fin.co.id - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 8 September 2025.
Acara dimulai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah jabatan tersebut.
Usai pengambilan sumpah, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.
Sejumlah pejabat hadir dalam pelantikan, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi Digital Meutya Hafid, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Dengan pelantikan ini, Purbaya resmi mengemban tugas sebagai nakhoda baru Kementerian Keuangan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet pada Senin, 8 September 2025. Perubahan ini mencakup lima kementerian serta pembentukan satu kementerian baru.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan reshuffle dilakukan setelah presiden menerima berbagai masukan, pertimbangan, dan evaluasi kinerja kabinet.
“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh bapak presiden, maka pada sore hari ini bapak presiden memutuskan melakukan perubahan susunan kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” kata Prasetyo.
Lima Kementerian Diganti
Prasetyo menyebutkan, lima kementerian yang mengalami pergantian pimpinan adalah:
1. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)
2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
3. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
4. Kementerian Koperasi
