Ekonomi . 09/09/2025, 09:58 WIB
Penulis : Khanif Lutfi | Editor : Khanif Lutfi
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih Senin 8 September 2025.
Sri Mulyani Indrawati telah resmi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dan digantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pergantian posisi pimpinan dalam lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut sontak menarik perhatian banyak pihak. Salah satu pertanyaan besar yang muncul dari pergantian ini adalah apakah ekonomi Indonesia berlari ke pertumbuhan 8 persen.
Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyebut, pertanyaan ini muncul karena pergantian nakhoda terjadi ketika ekonomi masih bertahan di kisaran lima persen dan ekspektasi sosial tengah meninggi.
"Publik menginginkan program prioritas dipacu dari industrialisasi dan hilirisasi hingga Makan Bergizi Gratis (MBG), namun pada saat yang sama menuntut disiplin defisit," jelas Achmad ketika dihubungi, Selasa 9 September 2025.
Menurutnya, di sinilah letak permasalahannya. Dalam hal ini, latar belakang Purbaya yang selama ini identik dengan stabilitas sistem keuangan juga turut menjadi sorotan, terutama mengingat dampaknya ke arah kebijakan fiskal ke depannya agar selaras dengan visi pertumbuhan delapan persen.
"Target 8 persen adalah lompatan struktural, bukan sekadar akselerasi siklus. Untuk mencapainya, mesin fiskal harus ditata ulang. Penerimaan negara perlu naik secara kredibel, belanja harus bergeser dari yang habis pakai menuju yang menambah produktivitas, dan ekosistem manufaktur harus kembali menjadi mesin TFP," pungkas Achmad.
Lebih lanjut, Achmad juga menambahkan bahwa walaupun Purbaya membawa modal penting berupa ketenangan sistemik dari pengalamannya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), modal tersebut baru menjadi jawaban jika diterjemahkan ke dalam arsitektur fiskal yang presisi, komunikatif, dan konsisten.
"Kita perlu jernih soal posisi. Purbaya sebelumnya adalah Ketua Dewan Komisioner LPS, bagian kecil dari stabilitas sistem keuangan. Tolok ukur kinerja yang relevan berasal dari mandat LPS, penjaminan simpanan dan resolusi bank—bukan dari kebijakan mikroprudensial OJK atau kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Namun, tugas Menkeu melampaui stabilitas keuangan," tambahnya.
Di sisi lain, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan justru menilai bahwa ke depannya, Purbaya akan menghadapi masalah yang rumit di masa kepemimpinannya sebagai Menkeu.
Pasalnya, sebagai pengganti Sri Mulyani, Fadhil menyatakan bahwa Purbaya Yudhi Sadewa merupakan seorang ekonom yang dapat memahami persoalan ekonom. Namun, dirinya juga menambahkan bahwa Menteri Keuangan baru tersebut juga kurang dalam segi pengalaman.
"Siapapun penggantinya saya kira akan mengalami masalah fiskal yang rumit dan sulit. Pilihan-pilihannya tidak ada yang mudah," ujar Fadhil. (Bianca Chairunnisa)
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media