Kemlu RI Pulangkan 18 WNI dari Nepal di Tengah Kerusuhan Besar

fin.co.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan sebanyak 18 warga negara Indonesia (WNI) berhasil dievakuasi dari Nepal menyusul kerusuhan besar yang mengguncang negara itu.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta pada Kamis 11 September 2025, Kemlu RI menjelaskan bahwa kepulangan para WNI dilakukan dengan pendampingan tim pelindungan WNI melalui Bandara Internasional Tribhuvan, Kathmandu. Mereka dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Jumat 12 September 2025.

Kemlu mencatat, 18 WNI yang dipulangkan berasal dari beragam instansi, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kesehatan, lembaga GIZ Indonesia, asosiasi hydro, serta Universitas Indonesia.

Sebagian besar dari mereka berada di Kathmandu untuk mengikuti agenda kerja sama energi terbarukan bertajuk “3rd Exchange of Renewable Energy Mini-grids in South-South and Triangular Cooperation” (ENTRI) yang berlangsung pada 8–12 September 2025. Selain itu, ada pula sejumlah WNI yang tengah berwisata di Nepal saat kerusuhan pecah.

Menurut hasil penelusuran tim pelindungan WNI di Nepal, mayoritas WNI berada di Kathmandu, sementara sisanya sempat berada di Pokhara dan Lumbini.

Kemlu RI menegaskan tim pelindungan WNI dari Kemlu dan KBRI Dhaka—yang diakreditasi ke Nepal—akan tetap berada di negara tersebut guna memantau kondisi di lapangan sekaligus memastikan seluruh WNI dapat kembali ke tanah air dengan aman.

Secara terpisah, Direktur Informasi dan Media Kemlu RI, Hartyo Harkomoyo, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan para WNI di Nepal.

“Saat ini KBRI Dhaka secara intensif terus menjalin komunikasi dengan 134 WNI yang ada di sana, baik yang sedang menetap atau tujuan-tujuan tertentu untuk berkunjung di sana maupun yang tergabung dalam delegasi pertemuan internasional di Kathmandu,” kata Hartyo di Kantor Kemlu RI, Kamis.

Kerusuhan di Nepal bermula dari aksi protes terhadap dugaan korupsi pemerintah dan kebijakan pelarangan media sosial populer sejak Senin 8 September. Aksi yang awalnya berbentuk demonstrasi itu berubah menjadi bentrokan dan penjarahan besar-besaran hingga menewaskan 31 orang serta melukai ratusan lainnya.

Kekacauan politik kemudian berujung pada mundurnya Perdana Menteri Sharma Oli. Ia menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden Ram Chandra Paudel, yang selanjutnya segera menyiapkan pembentukan pemerintahan baru. *