Forjabar Desak KPK Transparan soal Pemanggilan Kajati DKI dalam Dugaan Korupsi DJKA

fin.co.id - Forum Rakyat Jawa Barat Bersatu (Forjabar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 17 September 2025. Mereka meminta lembaga antirasuah tersebut untuk membuka secara transparan keterangan Patris Yusrian Jaya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, dalam kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Patris sebelumnya telah dipanggil oleh KPK sebagai saksi pada tahun 2023, ketika dirinya menjabat sebagai Direktur Pengamanan Proyek Strategis (PPS) di Kejaksaan Agung. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan mengenai isi keterangannya maupun tindak lanjut hukum dari pemanggilan tersebut.

"Publik berhak tahu. Sampai sekarang tak ada kejelasan soal keterangan apa yang ia sampaikan dan bagaimana tindak lanjutnya. Ini jelas menimbulkan tanda tanya besar," tegas Usman Nazarudin, Koordinator Forjabar.

Usman menilai posisi Patris sangat strategis karena jabatannya sebelumnya berkaitan langsung dengan pengamanan proyek-proyek strategis nasional, termasuk proyek perkeretaapian bernilai triliunan rupiah yang kini tengah disorot karena melibatkan banyak tersangka dari pejabat DJKA.

"Logikanya sederhana, proyek diawasi malah jadi bancakan. Kalau KPK berhenti di tengah jalan tanpa menjelaskan peran Patris, wajar publik curiga ada yang ditutup-tutupi," lanjut Usman.

Dalam aksinya, massa Forjabar juga melakukan teatrikal, melempar tomat dan telur busuk ke arah sosok yang memerankan Patris Yusrian — ditandai dengan poster bergambar timbangan hukum. Aksi tersebut disebut sebagai simbol “busuknya” penegakan hukum yang tidak dijalankan secara adil dan terbuka.

"Simbol tersebut merupakan bentuk kritik keras terhadap keadilan yang dianggap membusuk karena tidak dijalankan secara transparan," tambah Usman.

Forjabar memperingatkan KPK untuk segera memanggil kembali Patris Yusrian Jaya dan mempublikasikan hasil pemeriksaannya. Jika tidak, mereka khawatir citra KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi akan semakin merosot di mata publik.

"Kami tidak ingin KPK jadi macan ompong. Transparansi adalah kunci. KPK harus buktikan dirinya masih independen dan tidak tebang pilih," pungkas Usman.