Soal Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Bahlil Klaim Kuota Impor Tahun Ini Lebih Besar

Intinya

1. Kuota Impor BBM Naik – Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kuota impor BBM 2025 lebih besar 110% dibanding 2024.
2. Stok Nasional Aman – Meski cadangan di SPBU swasta menipis, stok BBM nasional dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan 18–21 hari ke depan.
3. Kesepakatan dengan Swasta – Pemerintah dan penyedia BBM swasta sepakat berkolaborasi dengan Pertamina, menggunakan joint surveior untuk mutu, serta menerapkan aturan harga yang adil.

fin.co.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengeklaim bahwa pemerintah telah memberikan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) kepada pihak swasta dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan kuota tahun 2024.

Bahlil menjelaskan, salah satu contoh nyata adalah kuota impor untuk salah satu perusahaan penyedia BBM swasta.

"Kuota impor ini sudah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Misalnya, jika pada 2024 AKR mendapat kuota 1 juta kiloliter, maka untuk tahun 2025 ditambah 10%, menjadi 1 juta 100 ribu kiloliter," ujarnya usai rapat koordinasi bersama beberapa penyedia BBM swasta dan Pertamina di gedung Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat 19 September 2025.

"Artinya kuota ini diberikan secara normal. Ini sudah diberikan," lanjut Bahlil.

Namun demikian, Bahlil mengakui bahwa cadangan BBM di SPBU swasta mulai menipis.

"Jadi gak ada masalah menyangkut ketersediaan BBM. Namun untuk SPBU swasta itu memang cadangannya sudah menipis," ungkpanya.

Kendati itu, Ia mengaku bahwa ketersediaan BBM di Indonesia secara umum masih cukup untuk kebutuhan 18 sampai 21 hari ke depan.

"Terhadap kondisi BBM yang ada. Secara umum, posisi ketersediaan BBM kita per hari ini itu cukup untuk 18 hari sampai 21 hari," ungkapnya.

Dalam hal ini, Bahlil mengaku bahwa pemerintah telah menghasilkan beberapa poin kesepakatan dengan pihak penyedia BBM swasta untuk mengatasi kelangkaan cadangan BBM di SPBU swasta.

"Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli dikolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh," ujar Bahlil.

Poin kedua terkait kualitas BBM, disepakati penggunaan join surveior untuk memastikan mutu.

"Kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveior. Jadi barang belum berangkat, ada surveior yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan," terangnya.