Nasional . 01/10/2025, 18:31 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, mengangkat isu dugaan nepotisme dalam proses perekrutan tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit pelaksana dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025. Muazzim meminta agar 47 karyawan SPPG dipilih berdasarkan kualifikasi dan keahlian, bukan karena kedekatan keluarga.
Ia menyampaikan adanya laporan dari masyarakat mengenai satu unit SPPG yang seluruh jajaran karyawannya diduga berasal dari lingkaran keluarga pengelola. Dalam kasus tersebut, kata Muazzim, posisi penting justru ditempati oleh anggota keluarga seperti anak, istri, hingga keponakan.
"Karena saya lihat juga ada di satu SPPG, dia merekrut anaknya, istrinya, keponakannya. Jadi yang menjadi karyawan di SPPG itu hanya keluarganya saja," ujar Muazzim saat rapat.
Anggota Komisi IX lainnya, Irma Suryani Chaniago. Ia menekankan pentingnya kejelasan dalam struktur pembagian tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional. Menurutnya, lemahnya koordinasi di internal BGN menghambat kelancaran implementasi program MBG yang melibatkan banyak pihak.
"Sekarang sudah ada tiga wakil (di BGN), dari tiga wakil ini siapa yang mempertanggungjawabkan apa? Ini perlu dijelaskan," ucap Irma.
Irma juga mengingatkan bahwa tanpa pemahaman yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab tiap pejabat BGN, DPR akan kesulitan menjalankan fungsi pengawasan.
"Bagaimana kami bisa melakukan kontrol kalau kami enggak tahu kerjanya bapak ibu ini apa saja, fungsi dari tanggung jawab bapak-bapak yang ada di depan hari ini apa saja tuh kami enggak tahu," tegasnya.
(Fajar Ilman)
PT.Portal Indonesia Media