Korban Keracunan MBG Capai Nyaris 12 Ribu Orang, Wamenkes: Data Sudah Diterima Prabowo

fin.co.id – Kasus keracunan massal yang diduga terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian publik. Jumlah korban yang terdampak kini mencapai angka yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan data terkini yang dihimpun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) hingga 12 Oktober 2025, jumlah korban keracunan program MBG diperkirakan telah menembus 11.000 hingga 12.000 orang, terdiri dari anak-anak dan penerima manfaat lainnya di berbagai daerah. Angka tersebut menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan laporan sebelumnya.

Menanggapi situasi ini, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan data mingguan terkait perkembangan kasus tersebut. Ia menegaskan, seluruh laporan yang diterima langsung dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Laporan per minggu sudah berjalan. Data yang masuk mengenai korban keracunan MBG ini langsung kami laporkan dan sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto,” ujar Wamenkes Dante saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan, Senin, 13 Oktober 2025.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) per 30 September 2025 mencatat jumlah korban sebanyak 9.089 orang yang tersebar di 83 kabupaten/kota dan 28 provinsi. Perbedaan angka tersebut, menurut sejumlah pihak, menunjukkan adanya dinamika pelaporan dan kemungkinan munculnya kasus baru di lapangan.

Fokus pada Perbaikan Tata Kelola

Presiden Prabowo Subianto telah mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program MBG dan menegaskan perlunya perbaikan sistem secara menyeluruh. Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan pemerintah adalah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat standar pelaksanaan, terutama dalam hal keamanan pangan dan higienitas dapur di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Di sisi lain, JPPI mendesak pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan MBG, termasuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam manajemen dapur serta menempatkan kualitas gizi dan keamanan penerima manfaat di atas target kuantitas distribusi.

Kasus keracunan ini juga menjadi perhatian kalangan ahli gizi dan kesehatan masyarakat. Mereka menyoroti pentingnya pengawasan ketat pada seluruh tahapan mulai dari penyiapan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi makanan, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa depan.

Saat ini, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, serta aparat kepolisian di sejumlah daerah, tengah fokus pada penanganan korban, penyelidikan sumber keracunan, dan perumusan langkah-langkah perbaikan sistem MBG secara menyeluruh.

(Hasyim Ahari)