Ekonomi . 14/10/2025, 10:30 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
fin.co.id - Pemerintah tengah menimbang berbagai alternatif dalam menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu opsi yang kini dikaji ialah memastikan agar pembayaran utang tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpotensi mengambil peran dalam penyelesaian utang tersebut. Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas finansial karena telah memperoleh sekitar Rp80 triliun dari penerimaan dividen perusahaan-perusahaan BUMN.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa pengelolaan BUMN saat ini juga berada di bawah kendali Danantara. Dalam struktur kepemilikan proyek kereta cepat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memegang saham mayoritas di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang memiliki 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Whoosh.
"Whoosh dikelola oleh Danantara kan, Danantara sudah ambil 80% lebih dividen dari BUMN, harusnya mereka tarik dari situ aja," kata Purbaya di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin 13 Oktober 2025.
Atas dasar itu, Purbaya menilai pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sebaiknya berada di bawah tanggung jawab Danantara. Ia berpendapat, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang Whoosh bukanlah langkah yang tepat.
Menurutnya, situasi akan terasa janggal apabila beban utang kereta cepat tetap ditanggung oleh Kementerian Keuangan melalui APBN, sementara Danantara justru menjadi pihak yang menikmati penerimaan dividen dari BUMN terkait proyek tersebut.
"Harusnya mereka tarik (pembayaran) dari situ (dividen) aja, malah bisa bagus kalau bisa tarik dari situ," ujar dia.
"Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua," sambungnya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sejumlah skema untuk menangani permasalahan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Salah satu alternatif yang dikaji adalah kemungkinan penyerahan aset infrastruktur milik PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada pemerintah.
Langkah tersebut akan membuat KCIC beralih menjadi perusahaan operator tanpa kepemilikan aset atau menggunakan model bisnis asset-light. Jika skema ini dijalankan, maka tanggungan infrastruktur akan dialihkan kepada pemerintah dan otomatis menjadi bagian dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, opsi lain yang turut dipertimbangkan adalah penyertaan modal baru bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Tujuannya agar perusahaan dapat memperkuat struktur keuangannya, sehingga kewajiban pembayaran bunga dan utang bisa dikelola dengan lebih seimbang. *
PT.Portal Indonesia Media